12 Kelurahan Bukit Duri Sudah Mulai Digusur, Dua Unit Backhoe Diturunkan Bongkar Rumah Warga

Spread the love

Jurnalline.com, Jakarta – Pembongkaran dilakukan sejak pukul 07.30 WIB dengan menurunkan sekitar 400 personel gabungan. Lurah Bukit Duri Mardi Youce mengatakan pembongkaran mendahulukan rumah-rumah yang sudah dikosongkan penduduk.

“Ini semua sudah kosong,” kata Mardi, Rabu, 28 September 2016. Dia menyebutkan 313 keluarga dari total 363 keluarga yang berada di sini sudah pindah ke rumah susun.

Sementara itu, warga Bukit Duri yang masih bertahan melakukan orasi-orasi dan aksi damai di Jembatan Tongtek. Mereka menilai pemerintah Jakarta Selatan melanggar hukum karena saat ini proses class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih berjalan.

“Pemerintah tak punya hati nurani,” kata salah satu operator. Pegiat sosial Jaya Suprana pun ikut hadir di lokasi tersebut untuk memberikan dukungan.

Salah satu penduduk, Lani, mengatakan ia terpaksa pindah setelah backhoe mulai menghancurkan rumah masyarakat. “Mau enggak mau pindah,” tuturnya. Namun dia mengaku tak ingin pindah ke rumah susun. “Saya bereskan barang dulu saja,” katanya.

Sementara itu menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menuturkan, normalisasi di kawasan Bukti Duri sudah menjadi program Pemerintah Pusat.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bertugas menata kawasan itu. Tujuan normalisasi juga akan membantu mengurangi banjir Jakarta.

“‎Jangan sampai terjadi banjir yang luar biasa di sana, kalau itu tidak kita sodet di situ. Jangan sampai terjadi kejadian seperti di Kemang kemarin ya‎,” kata Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9).

Djarot mengungkapkan, banyak warga Bukit Duri merasa sepakat bangunan miliknya ditertibkan. Ini terbukti dari dengan banyaknya warga yang mendaftar tinggal ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Bebek di Jakarta Timur.

“Saya cek di sana, sebagian yang bertahan di sana sudah mengikuti undian di Rusun Rawa Bebek,” tandasnya.

Dari penertiban pemukiman di wilayah bukit duri ,diharapkan satu sisi dapat mencegah terjadi nya banjir, namun di sisi lain juga menyisakan sebuah permasalahan mengenai pemukiman layak bagi korban penertiban yang harus disikapi bijaksana oleh pemprov Dki Jakarta , demikian harapan dari sebagian  masyarakat Jakarta.

(IDG/Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.