Rakorda LPSE Se- Sumsel, Banyuasin Target 17 Standarisasi

Wakil Bupati Banyuasin selaku Plt. Bupati Banyuasin SA Supriono mengungkapkan kegembiraannya atas prestasi kerja membanggakan ini. Suatu kebanggaan bagi Kabupaten Banyuasin, kabupaten muda yang dipercaya menyelenggarakan untuk pertama kali Rakorda LPSE se-Sumatera Selatan

“Kegiatan ini merupakan Pembekalan bagi pengurus LPSE se-Sumsel untuk memaparkan progres implementasi pembangunan LPSE. Rapat Koordinasi Teknis Layanan Pengadaan Secara Eleltronik (LPSE) se-Provinsi Sumatera Selatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Pengelola LPSE dalam menunjang proses pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah yang kredibel dan transparan, saya berharap agar LPSE dapat berjalan dengan lebih baik, bersih, dan transparan serta dalat memberikan kontribusi dalam percepatan proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri,” jelasnya.

Sementara Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP, Gatot Pambudhi Poetranto, S.Kom,. MPM dalam sambutannya menyampaikan, sejarah terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah dimulai tahun 2003, dengan Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah, setiap instansi mulai diperbolehkan menggunakan teknologi informasi dalam pengadaan.

“LPSE adalah unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet, sebagaimana yang diatur dalam Perpres nomor 70 tahun 2010, yang bertujuan untuk meningkatkan transfarasi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar, persaingan sehat antara pelaku usaha, juga memperbaiki proses monitoring dan audit serta untuk memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,’ jelas Gatot.

Sementara Plt. Kadiskominfo Kab. Banyuasin Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA mengatakan Rapat Koordinasi Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) se-Provinsi Sumatera Selatan memiliki beberapa materi yang akan dirumuskan antara lai, membahas kebijkan-kebijakan pengadaan, pendampingan penyusunan dokumen standar LPSE. Selanjutnya monitoring dan evaluasi kinerja LPSE, sistem keamanan informasi.

“Saat ini LPSE Banyuasin sudah menorehkan beberapa prestasi antara lain Inovasi Award Tahun 2012 dari LKPP, Penghargaan IOSA Award dari Kemenkominfo RI. Sebaliknya masih banyak hal yang masih harus dikejar, saat ini baru 4 standarisasi yang diraih LPSE Banyuasin, untuk tahun ini kita targetkan 17 standarisasi LPSE harus bisa diraih. Ke 17 standarisasi itu antara lain standar kebijakan layanan, pengorganisasian layanan, pengelolaan aset layanan, pengelolaan resiko, layanan help desk, pengelolaan perubahan, pengelolaan kapasitas, pengelolaan sumber daya manusia” ucap Erwin.

“Berikutnya standar keamanan perangkat, pengelolaan keamanan operasional layanan, pengelolaan keamanan server dan jaringan, pengelolaan kelangsungan layanan, pengelolaan anggaran layanan, pengelolaan pendukung layanan, pengelola hubungan dengan penggunaan layanan, pengelola kepatuhan, dan penilaian internal” lanjut erwin.

Sebanyak 3 perwakilan masing-masing daerah akan menghadiri Rakorda LPSE yaitu LPSE Prov. Sumsel, Banyuasin, Empat Lawang, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Lahat, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu. Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Pali, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Palembang, Prabumulih, UIN Raden Fatah, Universitas Sriwijaya, Politeknik Negeri Sriwiijaya.

 

(Kominfo/ Dwi/ ADV)