Pemerintah Diminta Hadirkan BUMD Sebagai Solusi Anjloknya Harga Kopra
Jurnalline.com, Ternate (Maluku Utara) –Masyarakat Maluku Utara resah dengan terjunnya harga kopra hingga dibawa batas normal. Berbagai aksi unjuk rasa pun dilakukan di beberapa kabupaten/kota, menuntut pemerintah menaikan harga komoditi yang menjadi sumber penghasilan masyarakat tersebut.
Mulai dari Mahasiswa, Legislator, Pakar Ekonomi, Akademisi, hingga Politisi menyoroti persoalan ini. Kali ini, politisi Dr. Mahar Arifin, M.Si turut berkomentar.
Menurutnya, anjloknya harga kopra di akibatkan harga pasar yg fluktuatif. Ia meminta Pemerintah hadirkan BUMD sebagai penyangga harga kopra yang kian merosot.
“Sudah tentu dalam hal ini pemerintah wajib ikut dalam peyelesaian ini, yakni dengan melalui BUMD. Pemerintah dalam hal ini punya peran penting untuk membantu penyelesaian persoalan ini,” kata Mahar dalam keterangan tertulis kepada media ini, Ternate, Selasa (20/11/2018).
“Solusinya BUMD bisa memberikan harga yang sesuai dengan harga normal, kisaran Rp. 6000 – Rp. 8000,” sambunya
Calon DPRD Provinsi Maluku Utara ini meminta agar semua pihak terlibat dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Oleh sebab itu, lanjut dia, Pemerintah tidak bisa disalahkan sepenuhnya.
“Pemerintah tidak bisa di salahkan juga, akan tetapi pemerintah bisa ikut bersama-sama menyelesaiakan persoalan ini melalui BUMD,” terangnya
Doktor lulusan Unpad ini juga meminta para stakeholder untuk mengkaji persoalan harga kopra dengan serius.
“Selain itu juga perlu kajian kenapa permintaan VOC oleh belanda melemah dan negara eropa sekitarnya lagi melemah? apakah soal kualitas opornity atau kualitas hasil komoditi rendah atau faktor lain,” pungkasnya
Diketahui, harga kopra saat ini, di kabupaten Halmahera Utara (Halut) Rp. 3500 per Kg, yang sebelumnya turun hingga Rp. 2.800 per Kg.
(YUDI)
