AGK: Pimpinan SKPD yang Sering Buat Masalah Akan Dievaluasi
Jurnalline.com, Sofifi (Maluku Utara) – Gubernur Provinsi Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc bakal melakukan perombakan pimpinan SKPD, yang menurutnya tidak lagi produktif dan yang sudah memasuki usia pensiun.
“Sisa waktu ini saya harus selesaikan, diantaranya membenahi aparatur (ASN). Karena ada yang pensiun, ada yang kerjanya mungkin tidak maksimal. Selama ini mungkin kita evaluasi, agar kedepan itu tidak terlalu banyak masalah,” kata AGK sapaan Gubernur, kepada reporter jurnalline.com, di Masjid Nurul Hasan, Gusale Puncak, Sofifi, Minggu (16/12/2018).
Rencana itu kata AGK, dilakukan dalam waktu dekat, mengingat masa jabatan pada periode pertama akan berakhir beberapa bulan lagi. Meski demikian, Gubernur terpilih 2018-2023 itu masih akan berkoordinasi dengan Kemendagri.
“Kita harus minta izin (Kemendagri) supaya tidak ada masalah,” ujarnya
Jabatan eselon II pada Pemerintahan AGK-MANTHAB juga belum semuanya definitif. Data yang diperoleh media ini, masih ada beberapa pimpinan SKPD yang statusnya Pelaksana Tugas (Plt), diantaranya Kaban BKD, Kadis Perikanan, Kadis PUPR, dan beberapa kepala dinas lainnya.
Oleh karena itu, Gubernur bakal mendefinitifkan Plt yang dinilai layak, baik secara administrasi, dan memiliki kemampuan serta loyalitas.
“Termasuk itu (Plt), karena sudah lama. Jadi jangan jadi preseden buruk, jadi harus di definitifkan Kalau itu memang memenuhi kriteria,” imbuhnya
Tidak hanya itu, AGK yang terkenal sabar dan tidak pernah marah dengan bawahannya itu mulai menunjukkan ketegasannya dalam memimpin birokrasi di Maluku Utara.
Dia menilai, ada beberapa SKPD yang memiliki peran penting dalam pemerintahan tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, sehingga sering terjadi problem. Untuk itu, kata AGK, perlu dilakukan evaluasi sehingga tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari.
“Beberapa pejabat penting yang selalu jadi masalah selama ini kita coba tertibkan. Misalnya di Bappeda, di Keuangan, kemudian kita juga mau lihat Inspektorat, Pendidikan. Pejabat-pejabat yang saya menganggap harus perlu dievaluasi, dengan tidak ada tendensi siapa atau siapa,” ungkapnya
Gebrakan yang dilakukan oleh Gubernur Abdul Gani Kasuba ini untuk memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat. Olehnya itu, orang-orang yang dianggap menghambat pelayanan dan sering membuat masalah akan dilakukan evaluasi.
“Periode kedua ini saya ingin tenang,” tutup AGK
(YUDI)
