Plt Bupati Tidak Hadir, Dalam Rangka Penyampaian LKPJ Kepala Daerah TA 2019
Jurnalline.com, Lampung Selatan – Rapat paripurna Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Lampung Selatan (Lamsel), Dalam Rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah TA 2019, plt Bupati Lamsel di wakili Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan, Burhanuddin, SH, MH, di ruang sidang utama, DPRD setempat, Rabu (11/3/2020).
Juru bicara Fraksi PKS Dede Suhendar membacakan pandangan umum PKS sebagai berikut,PKS mengapresiasi kinerja pemerintah daerah lamsel, dengan pencapaian Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang mencapai 99,4%.
Namun fraksi PKS menilai , terkait pajak daerah belum optimal seperti pajak hotel hanya mencapai 48, 79%, pajak reklame cuma 67.66 %, pajak parkir 56,12%, dan pajak bumi dan bangunan (PBB) 68,42%.
Padahal di periode sebelumnya sudah dianggarkan untuk optimalisasi PBB, Besarnya penerimaan jasa giro sebesar 397,1 %, seharusnya sudah terprediksi di APBD perubahan 2019, kami meminta penjelasannya kenapa tidak dicantumkan di APBD perubahan tahun 2019.
Rendahnya penyerapan anggaran di tahun 2019, khususnya dinas pekerjaan umum sebesar 59,45%, angka ini merupakan serapan terendah sepanjang perjalanan pemerintahan daerah selama ini.
Selain itu ada beberapa dinas penyerapan nya di bawah 80% yaitu pengendalian penduduk dan keluarga berencana 78,24% dan dinas perdagangan perindustrian sebesar 77,02% mohon penjelasannya,” pinta Dede Suhendar Anggota komisi 1 ini
“Kami fraksi PKS siap membahas Laporan pertanggungjawaban Bupati Lamsel tahun anggaran 2019, di tingkat pansus,” Ungkapnya.
Sementara Anggota DPRD Malik Ibrahim fraksi partai Gerindra memaparkan pandangan umum partai Gerindra, sebagai berikut,
Bagaimana kita ketahui bahwa laporan pertanggungjawaban Bupati kepada rakyat, Selama satu tahun anggaran, maka diperlukan Laporan pertanggungjawaban LKPJ seharusnya dapat menjelaskan 5 hal yang perlu disampaikan Yakni,
Pertama kebijakan umum anggaran, kedua pengelolaan keuangan daerah secara makro baik pendapatan maupun belanja.
Ketiga Penyelenggaraan urusan desentralisasi, ke empat penyelenggaraan tugas pembantuan dan yang ke lima penyelenggaraan pemerintahan.
Penyampaian Kelima hal penting ini perlu di cermati dan di evaluasi agar tidak menyimpang, dan merugikan negara.
Sehingga Pembahasan lkpj mempunyai nilai strategis yang penting Dalam hal pengawasan kebijakan dan pelaksanaan pemerintah daerah.
Pembahasan LKPJ mempunyai pekerjaan khusus merupakan dokumen negara dan dokumentasi kepala daerah selama kinerja 1 tahun.
Sebelum mengakhiri pandangan umum Praksi Gerindra dia mempunyai pandangan pribadi, di dalam LKPJ Bupati sepantasnya Bupati hadir dalam acara ini.
“Sampaikan salam saya kepada bapak bupati Nanang ermanto, kita ini dipilih oleh rakyat, dan Bupati itu harus melaporkan pertanggungjawaban pada hari ini, dan kami juga dewan dipilih oleh rakyat untuk, mengawasinya,” Ucap Nya
Kami dari fraksi Partai Gerindra siap membahas lkpj pada pansus, Tahun Anggaran 2019 ,” pungkas nya
Penulis : Samsul
Editor : Ndre
