Jurnalline.com, Lampung Selatan — Berdasarkan surat edaran dari menteri Dalam Negeri (Mendagri) ditujukan kepada bupati/walikota di seluruh Indonesia tertanggal 03 Februari 2020, perihal pengelolaan data kepala desa perangkat desa dan jadwal pemilihan kepala desa.
Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mendorong terwujudnya desa yang kuat maju mandiri dan demokratis. Minggu (12/07/2020).
Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan ( Lamsel ) Bambang Irawan terus perjuangkan adanya penerbitan nomor induk perangkat desa (NIPD) sebagai salah satu dasar tatib administrasi kepegawaian dari perangkat desa, sekaligus Agar kepala desa tidak semenang-menang kepada aparatur desa yang sudah menjabat kalau sudah ada NIPD.
Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan ( Lamsel ), Bambang Irawan fraksi partai Gerindra , ketika di konfirmasi melalui telepon selulernya ( 12/07)
Dia mengatakan untuk NIPD ini baru tahap akan dimulai di Lampung Selatan hal ini belum terealisasi, akan kita cari dasar hukumnya untuk melaksanakan NIPD.
” intinya komisi 1 meminta kepada pemerintah daerah Lampung Selatan dalam hal ini Dinas PMD agar segera menertibkan NIPD agar segera diselesaikan pendataan nya, supaya kepala Desa tidak ada lagi semena-mena untuk memberhentikan kepada aparatur desa yang sudah menjabat apa lagi aparatur yang berpotensi kalau sudah ada NIPD tersebut,” Kata Bambang
NIPD ini masih tahap proses Namun kami DPRD komisi 1 terus mendorong secepatnya mencarikan formula untuk dasar hukum yang pas untuk melaksanakan penertiban NIPD tersebut.
namun yang jelas aparatur desa yang akan dikeluarkan NIPD yang sudah memenuhi kriteria seperti pendidikan minimal SMA sederajat.
“kami di komisi 1 ini sifatnya hanya mendorong dinas PMD agar supaya secepatnya untuk melakukan penertiban dengan segera mengeluarkan NIPD.
Untuk hal ini sering kami komunikasikan dengan dinas PMD harapan kawan-kawan aparatur desa terus kami perjuangkan hak dan kewajibannya sebagai perangkat desa itu sendiri,” Ujar Bambang
Dede Suhendra anggota DPRD juga komisi 1 dari fraksi PKS menambahkan berdasarkan surat edaran dari kemendag RI pada tanggal 3 Februari 2020 tentang pendataan perangkat desa yang arahnya untuk NIPD, sebelum ditetapkan NIPD ini harus di data dulu dari administrasi harus lengkap seperti ijasah harus SMA/ sederajat.
“Kami komisi 1 selalu koordinasi dengan dinas PMD dan ini ranahnya eksekutif karena kami hanya sifatnya mendorong menyampaikan aspirasi, untuk lebih jelasnya nanti tanyakan ke Otda ,” Pungkasnya
Penulis : Samsul
Editor : Ndre
Copyright © 2017 Jurnalline Cyber Media