Jurnalline.com, MINAHASA —
Usai dikritik, pj.Bupati Minahasa JS Kumendong dialog bersama insan pers sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan awak media Kamis, (07/03/2024) sore bertempat di Ruang sidang kantor Bupati.
Turut hadir dalam pertemuan ini ; Lynda Watania, (Sekdakab Minahasa), Maya M.Kainde (Kadis Kominfo), Riviva Maringka, (Asisten I), Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Staf Khusus, Sekretaris Dinas Kominfo, Kabid IKP, Kabid Persandian, dan seluruh wartawan.
Diketahui sebelumnya pertemuan ini terlaksana menyusul Keluhan sejumlah organisasi wartawan Pers Minahasa (Pers-Min) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kepada Pj Bupati Minahasa, Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si.
Legitimasi Penerapan UKW Siap Diberlakukan di Minahasa.
Kedepan kata PJ.
Bupati Jemmy Kumendong, berharap siap membahasnya melalui Legitimasi dan melalui peraturan daerah, seperti penerapan UKW / SKW bagi mereka wartawan pos liputan Minahasa yang belum ikut.
Sementara Sekda Lynda Watania, juga menjawab hal ini dengan
Teori Kebijakan Publik, SOP Kominfo harus Bawa Manfaat Kepada semua Wartawan POS Minahasa.
Sebagai orang nomor satu di Minahasa, Bupati Kumendong mengatakan bahwa dirinya tetap konsisten dengan apa yang ia sampaikan. “Terkait dengan pertemuan bersama teman-teman media, ini tentunya akan dilakukan secara rutin setiap bulannya, dan melibatkan semua SKPD secara bergantian,” jelas Bupati JSK
“Memang akhir-akhir ini agenda cukup padat, sehingga belum sempat melakukan pertemuan rutin bersama teman-teman wartawan. Tapi ini akan menjadi atensi mendatang.” Jelas Bupati JSK
Terkait agenda coffee Morning, tidak hanya akan digelar secara formal di ruang sidang Kantor Bupati, melainkan akan digelar lebih santai, baik di cafe-cafe, rumah kopi maupun di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa.
“Kalau di ruang sidang ini, kan terlalu formal. Berikut kita gelar secara santai di cafe-cafe, juga secara bergilir di kecamatan-kecamatan. Misalnya hari ini di Kecamatan Kawangkoan, berikutnya di Kecamatan Tombariri dan seterusnya,” ungkap bupati.
Sementara itu, Sekda Minahasa Dr. Lynda D.Watania MM, M.Si menambahkan selaku Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, kami memberikan kesempatan seluas luasnya kepada pers untuk mendapatkan data dan informasi tentang program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui instansi Dinas Kominfo.
Sebab, Dinas Kominfo merupakan institusi yang secara teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan data dan informasi yang berasal dari Pemkab Minahasa.
“Khusus untuk pers, Dinas Kominfo semestinya menetapkan SOP sehingga tidak ada kecemburuan atau tumpang tindih kepada rekan-rekan media, agar dalam mengelola management pers bisa bersinergi dengan pemerintah,” kata Watania sembari mendorong Kadis Kominfo untuk segera menetapan SOP karena hal ini merupakan metode yang tepat,” kata Watania.
Dirinya percaya rekan-rekan Pers sangat memahami keberadaan masing masing, misalnya sesama pers itu bisa paham contohnya sudah mempunyai sertifikasi karena itu akan memberikan indikasi profesionalitas untuk menampilkan berita berita yang akurat bagi masyarakat.
“Karenanya kami memohon dukungan dari rekan-rekan pers untuk mendukung Dinas Kominfo dalam menghasilkan sebuah mindset atau metode adanya SOP, tentang kerjasama media dan Pemkab Minahasa,” tutupnya. (EffendyIskandar)
Copyright © 2017 Jurnalline Cyber Media