Fleksing di Tengah Efisiensi?, BKPSDM Kota Tangerang Tuai Sorotan
Jurnalline.com, Kota Tangerang – Di saat banyak dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang masih setia memakai mobil dinas lama jenis Inova Reborn, langkah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Jatmiko, justru terasa “berbeda.”
Ia memilih untuk menyewa mobil jabatan baru dengan anggaran mencapai Rp41,85 juta, hanya untuk masa pemakaian tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2025.
Data tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, dengan sumber dana dari APBD Perubahan Kota Tangerang tahun 2025 melalui metode e-purchasing.
Sewa mobil baru ini diperuntukkan bagi kendaraan operasional pejabat eselon II di lingkungan BKPSDM.
Publik pun mengernyitkan dahi. Sebab, mobil dinas lama yang masih prima kini seolah tak lagi menarik di mata pejabat pembina kepegawaian tersebut.
“Kalau dinas lain saja masih bisa pakai Inova Reborn dan tetap bekerja tanpa drama, kenapa BKPSDM merasa perlu sewa mobil baru? Disuruh beresin SDM, malah dia sendiri yang bingung arah,” sindir Ahmad Syahputra, pemerhati kebijakan publik, Rabu (29/10/2025).
Menurut Ahmad, langkah itu justru menunjukkan minimnya empati terhadap kondisi keuangan daerah dan semangat efisiensi yang selama ini digaungkan pemerintah.
“BKPSDM itu urusannya soal disiplin ASN, tapi kalau urusan fasilitas saja tidak bisa tertib, bagaimana mau jadi contoh?” tambahnya dengan nada heran.
Senada dengan itu, Hadi, warga Sukasari, menilai keputusan menyewa mobil baru lebih mencerminkan selera pribadi ketimbang kebutuhan dinas.
“Mobil lama masih kinclong, masih bisa jalan. Tapi ya mungkin kursinya sudah kurang empuk. Kalau begitu logikanya, nanti tiap kursi kantor rusak pun bisa-bisa minta ganti baru juga,” ujarnya.
Hadi berharap, Wali Kota Tangerang dapat meninjau kembali kebijakan tersebut agar tidak menjadi preseden buruk di lingkungan birokrasi.
”Sebab, di tengah situasi ekonomi yang masih berat, penggunaan anggaran publik untuk hal-hal berbau kemewahan bisa menimbulkan kesan buruk terhadap pejabat daerah,” pungkas Hadi
Hingga berita ini tayang, BKPSDM Kota Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait alasan penyewaan mobil jabatan baru tersebut.
Fram/red
