Jatmiko Tutup Akses, Dugaan Anggaran Mewah Terkuak
Jurnalline.com, Tangerang – Setelah berseteru dengan sejumlah wartawan, nama Jatmiko kembali menjadi sorotan.
Pejabat yang diketahui bertugas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang itu kini menuai kritik karena dugaan gaya hidup mewah dan dugaan pengelolaan anggaran yang dinilai tidak mencerminkan sikap aparatur negara.
Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2025 menunjukkan adanya tiga paket makan dan minum di lingkungan BKPSDM dengan total pagu lebih dari Rp 756 juta.
Paket kegiatan makan-minum peserta diklat di Graha Bhakti Karya tercatat senilai Rp 481,85 juta, makan-minum rapat bidang pengembangan aparatur (seremonial penyerahan SK PPPK) Rp133,43 juta, serta biaya makan-minum rapat sekretariat sebesar Rp141,25 juta.
Ketiga kegiatan itu tercatat sebagai “jamuan makan dan minum”, mencakup prasmanan, parcel buah, kue nampan, dan snack jamuan. Rangkaian kegiatan yang dinilai berlebihan di tengah situasi ekonomi masyarakat yang belum pulih.
Aktivis muda Kota Tangerang, Lukman Azhari, mengkritik tajam pola belanja tersebut.
Menurutnya, sikap pejabat publik seharusnya mencerminkan kesederhanaan dan rasa empati terhadap kondisi rakyat.
“ASN itu pelayan masyarakat, bukan artis. Kalau anggaran makan dan jamuannya lebih besar dari dampak kerjanya, itu tanda birokrasi sedang sakit,” ujarnya.
Lukman menilai gaya hidup mewah di kalangan aparatur menjadi ironi saat masyarakat tengah menghadapi tekanan ekonomi. Ia meminta Wali Kota dan inspektorat turun tangan melakukan evaluasi terhadap anggaran yang dinilai tidak proporsional.
Upaya konfirmasi kepada Jatmiko tidak membuahkan hasil. Wartawan yang mencoba menghubungi melalui pesan dan panggilan telepon tidak mendapat tanggapan karena nomor mereka diketahui telah diblokir.
Sementara saat didatangi ke kantor BKPSDM, akses menuju ruang kerjanya tidak dapat ditembus lantaran staf menyebut Jatmiko sedang tidak berada di tempat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKPSDM belum memberikan keterangan resmi terkait penggunaan anggaran jamuan tersebut.
Fram
