Gubernur Yulius Pimpin Apel Perdana ASN Tahun 2026
Jurnalline.com, Manado – Apel perdana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 yang digelar di halaman Kantor Gubernur pada Senin (05/01/2026) bukan sekadar acara tahunan rutin.
Kegiatan yang menjadi tonggak awal kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) ini mengangkat angle baru: transformasi birokrasi yang mengedepankan kedekatan, ketegasan, dan akuntabilitas nyata langsung dari barisan depan.
Adapun yang membedakan apel tahun ini dengan sebelumnya adalah totalitas perubahan peran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dari posisi yang hanya sebagai pelengkap barisan, kini mereka menjadi aktor utama yang bertanggung jawab penuh atas disiplin dan kejelasan data personel di unit masing-masing.
Di hadapan ratusan aparatur sipil negara (ASN), seluruh Kepala Dinas, Kepala Badan, hingga pimpinan unit perencanaan dan anggaran bergiliran melaporkan kehadiran.
Tidak hanya secara administratif, mereka juga menyampaikan kondisi personel secara terbuka di depan Gubernur, berdampingan dengan jajaran staf dan pegawai yang dipimpinnya.
Beberapa Kepala SKPD bahkan diminta mengulangi laporan atas instruksi langsung Gubernur YSK sebagai bentuk verifikasi ulang – sebuah sinyal tegas bahwa disiplin dan kejujuran data kepegawaian tidak lagi bisa ditoleransi secara longgar.
Dalam sambutannya, Gubernur YSK menegaskan bahwa perubahan pola apel ini adalah fondasi awal penataan kinerja birokrasi Sulut tahun 2026, bukan sekadar gaya baru kepemimpinan.
“Apel tahun ini bukan hanya soal barisan rapi dan hadir secara fisik. Kita harus tahu siapa saja personel kita, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, dan apa alasannya. Dari situ kita bisa memastikan setiap pegawai berada di posisi yang tepat dan mampu memberi kontribusi terbaik bagi daerah,” tegasnya
Menurutnya, kejelasan data personel adalah prasyarat mutlak untuk membangun birokrasi profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik serta
Transformasi juga terlihat dari perubahan struktur barisan apel.
Jika sebelumnya Kepala SKPD menempati posisi strategis di belakang Gubernur, kini posisi tersebut diisi oleh para Staf Khusus Gubernur sebagai pengiring resmi.
Penataan ini menjadi simbol bahwa pimpinan tingkat atas akan fokus pada koordinasi dan arah kebijakan strategis, sementara Kepala SKPD dituntut untuk mengelola dan menjaga kedisiplinan personel di lapangan.
Langkah ini menegaskan bahwa tahun 2026 dibuka dengan pesan jelas: disiplin ASN, transparansi kepemimpinan, dan pengawasan langsung menjadi prioritas utama Pemprov Sulut.
Melalui apel perdana yang sarat makna ini, Gubernur YSK ingin memastikan reformasi birokrasi tidak hanya sebatas tulisan di kertas, tetapi benar-benar terealisasi dari barisan paling depan. (Ef_Iskandar)
