Mahasiswa Bikin Manifesto Kritis Untuk Jokowi – JK
Jurnalline.com, Jakarta – Organisasi kemahasiswaan ektra kampus dikenal dengan sebutan kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari HMI, PMKRI, HIMMAH, GMKI, PMII, IMM, KAMMI, KMHDI, dan HIKMAHBUDHI menyiapkan sebuah manifesto bersama guna menyikapi 2 tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Berbagai isu menjadi sorotan Cipayung Plus mulai dari masalah ekonomi, pendidikan, keamanan dan hukum.
Aminuddin Ma’ruf, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia kepada jurnalline.com di sela-sela Simposium Nasional Mahasiswa Indonesia dengan tema Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi – JK diselenggarakan oleh Kelompok Cipayung Plus di Jakarta (19/10/2016) mengatakan pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di depan istana negara pada 20 Oktober 2016 besok.
Aminuddin menambahkan, salah satu sorotan mahasiswa adalah masalah komitmen pembangunan nasional dalam 2 tahun ini tentang visi Jokowi yang ingin membangun Indonesia dari pinggir Indonesia namun belum maksimal.
“Perlu percepatan khususnya bidang infrastruktur. Ada juga masalah soal dominasi investasi asing yang pada akhirnya mengakibatkan membanjirnya pekerja migran”, katanya.
Dalam bidang ekonomi, penggunaan APBN 2016 dinilai sangat tidak maksimal. Hal tersebut diindikasikan dengan revisi anggaran yang terus menerus sebagai wujud dari tidak kredibelnya tim ekonomi. “APBN sebagai wujud dari trust of development kepada pemerintah tidak tercapai”, terangnya.
Hal lain yang jadi permasalahan adalah soal tax amnesty masih didominasi oleh dalam negeri, padahal target awalnya bagaimana menarik aset masyarakat Indonesia dari luar negeri. Soal lain adalah pengelolaan sumber daya alam. Negara dinilai tidak punya kekuasaan atas SDA yang dimiliki.
“Perlu mendorong pemerintah segera mengoptimalkan SDA untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Bisa diwujudkan kalau SDA dikelola oleh anak bangsa sendiri”, imbuhnya.
Sementara itu Mulyadi P Tamsir, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menambahkan, saat ini kesenjangan kesejahteraan ditengah masyarakat masih tinggi. Hal tersebut didukung oleh tidak meratanya pembangunan yang ada.
“Masih ada kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa. Jokowi deklarasi pembangunan dari pinggir Indonesia tapi belum nyata. Pinggiran harus dibenahi dengan baik”, tambah Mulyadi.
Masalah pendidikan, diharapkan target pendidikan tidak semata-mata formalitas. Tapi bagaimana pendidikan yang mampu menciptakan daya saing. “Daya saing Indonesia turun dimata internasional”, tandas Mulyadi.
Taufan Putra Revolusi Korompot, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah akan mengawal pemerintahan Jokowi – JK agar dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Kelompok Cipayung Plus akan teru membuat gerakan bersama guna mengawal kebijakan pemerintah.
“Kita akan kawal sampai titik akhir dan akan kita rundingkan kembali jika tidak ada respon dari pemerintah”, tandasnya.
Ditempat yang sama Vivin Sri Wahyuni, Ketua Umum Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menyatakan, LMMD menagih janji Jokowi – JK yang hampir 2 tahun ini tidak terealisasi. Menurutnya, Trisakti, kedaulatan politik berdikari belum terlihat. Sampai sekarang juga kita lihat politik pemerintah cenderung pro asing.
“Kita lihat kebijakan PMA, MEA sejak dulu sudah ditolak oleh LMND. Pemerintah hanya mengurusi hal-hal yang remeh. Intinya LMND menuntut kembali pada Trisakti dan pengamalan Pancasila”, tutup Vivin.
(IDG)
