Kecam Tudingan Makar, 7 KETUM DPP IMM Lintas Generasi

November 24, 2016

Spread the love

Jurnalline.com, Jakarta – Tujuh mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) yakni Dr. Sahril Syah (Ketum DPP IMM Tahun 1995-1997), Dr. Irwan Badillah (Ketum DPP IMM Tahun 1998), Rusli Halim Fadli (Ketum DPP IMM Tahun 2006-2008), Amirudin (Ketum DPP Tahun 2008-2010), Ton Abdillah Has (Ketum DPP IMM Tahun 2010-2012), Djihadul Mubarok (Ketum DPP IMM Tahun 2012-2014), Beni Pramula (Ketum DPP IMM Tahun 2014-2016), dan Taufan Putra Revolusi Kerompot (Ketum DPP IMM sekarang) menanggapi secara serius tudingan makar yang dilontarkan Kapolri dan pemerintah terkait dengan aksi 2 Desember mendatang.

Ketujuh mantan Ketua Umum salah satu organisasi mahasiswa Islam terbesar ini mengecam pernyataan tersebut dan menegaskan akan turun aksi pada 2 Desember mendatang. Demikian disampaikan pada konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah Menteng Raya 62, Rabu (23/11/2016).

“Sikap Polri dan pemerintah justru sangat provokatif dan menunjukan kepanikan yang berlebihan menyikapi aksi demonstrasi rakyat yang menuntut ditegakkannya keadilan dan kebenaran. Tudingan Makar terhadap rakyat yang ingin menyuarakan keadilan dan kebenaran yang merupakan bagian dari pilar demokrasi Freedoom of Specch yang sudah diatur dan dilindungi UU ini semakin memperlihatkan aparat kepolisian sangat politis dan kecenderungannya berpihak pada kelompok tertentu,” Kata Mantan Ketum DPP IMM Tahun 2014-2016 Beni Pramula di Kantor PP Muhammadiyah Menteng Raya 62.

Beni Pramula yang juga menjabat Presiden Pemuda Asia Afrika ini menilai ada upaya dari aparat kepolisian dan pemerintah ingin menakut-nakuti dan meredam aksi demonstrasi rakyat yang semakin meluas akibat dari adanya rasa ketidakpuasan terhadap penegakan hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah dan ketidakadilan yang semakin mengangga di republik ini

“Pemerintah melalui aparat kepolisian berupaya mengintimidasi, menakut-nakuti, dan memunculkan rasa kekhawatiran warga Negara yang ingin menyampaikan aspirasi dan tuntutannya. Sudah semakin terlihat, sikap Pemerintahan Jokowi dan Polri sedang menunjukkan panik dan berupaya meredam rencana aksi rakyat pada 2 Desember mendatang dengan mengeluarkan pernyataan yang melarang aksi dan menakut-nakuti rakyat,” Tutur Beni Pramula.

Oleh karena itu, Beni menegaskan bahwa aparat kepolisian harus komitmen dengan tugas dan fungsinya yakni memberikan rasa aman, nyaman, dan melayani rakyat sepenuhnya bukan sebaliknya memberikan pernyataan-pernyataan provokatif yang mengundang ketidaknyamanan dan intimidatif.

“Demi keadilan, kebenaran dan masa depan bangsa ini, kami nyatakan akan turun tanggal 2 desember mendatang,” Tegas Beni Pramula.

Sementara itu Ketua Umum DPP IMM Taufan Putra Revolusi Kerompot menegaskan gar Hukum harus ditegakkan terhadap Ahok

“Ahok Telah menciderai keberagaman dengan mengatakan Al-maidah sebagai alat kebohongan, dan mengatakan bahwa ulama berbohon memakai surat Al-maidah. Ahok tidak cukup hanya ditersangkaan namu harus ditahan karena berpotensi mengulangi lagi ucapannya yang menistakan agama dia juga telah menuding ulama, umat islam dan elemen masyarakat yang turun aksi kemarin dibayar 500 ribu. Ini fitnah yang sangat menyakiti. Kami koordinir sel-sel aktif satu juta kader IMM untuk turun Aksi,” tegas Taufan.

Kemudian Ton Abdillah Has menilai bahwa hukum semakin sulit ditegakkan di Rezim Jokowi, “Hari ini kami hadir mendampingi Ketum DPP IMM Taufan, memberikan dukungan moril dan menyerukan kader IMM Se-Indonesia untuk turun ke jalan mengibarkan panji-panji bersama Ulama, Habaib dan elemen masyarakat lainnya ditanggal 2 nanti,” tutur Politisi Golkar ini.

Sementara mantan ketum DPP IMM Jihadul Mubarak mengatakan bahwa: “agenda 212 nanti adalah aksi lanjutan 411 yang dari awal sebuah aksi murni panggilan hati nurani umat islam untuk menuntut keseteraan hukum terhadap penistaan agama yang dilakukan Ahok. Isu ada agenda parpol tertentu atau isu makar terhadap pemerintahan yang sah adalah sebuah alasan yang mengada,” ujarnya.

(IDG)