• Tweet
• Pin It

Jurnalline.com, Jakarta – Komando Lintas Laut Militer menerima kunjungan dari Tim Pusat Reformasi Birokrasi TNI yang dipimpin oleh Kolonel Adm Yohanis selaku Ketua Tim yang berlangsung di Ruang Rapat Panglima Kolinlamil, Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (27/6). Kedatangan Tim Pus RB TNI tersebut diterima oleh Inspektur Kolinlamil Laksma TNI Damayanti dalam hal ini mewakili Panglima Kolinlamil Laksda TNI Edwin, S.H., M.Han, M.H.

Tujuan dari kunjungan Tim Pus RB TNI ini adalah untuk memberikan bimbingan teknis dan pendampingan pembangunan Zona Integritas (ZI) kepada para Koordinator bidang Zona Integritas Kolinlamil dalam rangka reformasi birokrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Pada pertemuan tersebut, Inspektur Kolinlamil yang membacakan sambutan Panglima Kolinlamil menyampaikan bahwa berdasarkan surat Panglima TNI No B/2025/V/2023 tentang usulan satuan kerja TNI menuju WBK tahun 2023, Kolinlamil sebagai salah satu satuan kerja yang ditunjuk untuk mengikuti penilaian Zona Integritas menuju WBK tahun 2023.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, Kolinlamil sebagai salah satu satker TNI Angkatan Laut telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI AL yang dimana pelaksanaan pembangunan ZI di Kolinlamil berpedoman pada Peraturan Panglima TNI Nomor 65 Tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan TNI AL.

“Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan bimtek dan pendampingan dari Pus RB TNI atas kesediaannya untuk berbagi ilmu, pengalaman dan saran masukan kepada Kolinlamil, semoga dengan kegiatan ini Kolinlamil siap menghadapi penilaian dari TPN Menpan RB menuju WBK tahun 2023”, ujar Inspektur Kolinlamil

Selain itu sesuai arahan Panglima Kolinlamil, dalam rangka mewujudkan Kolinlamil sebagai kotama TNI AL yang berkualitas, bermartabat dan terpercaya serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), bimtek dan pendampingan yang dilaksanakan ini diharapkan akan menjadi modal pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada unit kerja ini dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara nyata dan terpadu.

Hal tersebut merupakan wujud nyata dari implementasi penekanan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dalam mendukung penguatan reformasi birokrasi di jajaran TNI AL guna menumbuhkembangkan pola pikir dan budaya kerja untuk menuju peningkatan kinerja dan integritas seluruh personel TNI AL.

Fram
(Dispen Kolinlamil)

kasal

tni_angkatan_laut

jalesvevajayamahe

indonesiannavy

• Tweet
• Pin It