Kontroversi Penunjukan Plh Sekda Tangerang : JTR Soroti Kepemimpinan Stagnan Pj Bupati

July 22, 2024

Spread the love

Jurnalline.com, Tangerang – Penunjukan Soma Atmaja sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang oleh Pejabat (Pj) Bupati Andi Ony Prihartono baru-baru ini menjadi sorotan tajam di Rapat Paripurna dengan DPRD Kabupaten Tangerang. Anggota dewan menyatakan kebingungan dan kejutan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai perubahan tersebut.

Kejutan tersebut terjadi ketika Soma Atmaja, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), tiba-tiba menduduki kursi Sekda dalam rapat yang sedianya dihadiri oleh Sekda yang lama. Hal ini memicu serangkaian pertanyaan dari berbagai fraksi, khususnya dari Fraksi PDIP dan Golkar.

Ahmad Supriyadi, anggota DPRD dari partai Moncong Putih, menuntut klarifikasi dari Pj Bupati mengenai status dan durasi penunjukan Soma Atmaja. “Kami ingin tahu siapa yang sekarang menjadi Plh Sekda dan sudah berapa lama menjabat. Kami di sini kaget dan bingung karena tidak diberitahu tentang pergantian posisi penting ini,” ucap Supriyadi.

Walid, Wakil Ketua Jurnalis Tangerang Raya (JTR), mengkritik gaya kepemimpinan Andi Ony Prihartono yang dinilai stagnan dan tidak memperhatikan dinamika kebutuhan pemerintahan. “Kepemimpinan Pj Bupati terkesan hanya menjalankan roda pemerintahan tanpa ada perubahan signifikan. Penunjukan Soma Atmaja sebagai Plh Sekda terkesan dipengaruhi oleh muatan politik,” ungkap Walid dalam wawancara.

Walid menambahkan bahwa situasi politik yang sedang memanas di Kabupaten Tangerang mungkin memiliki pengaruh besar terhadap keputusan ini. Ia menekankan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalitas dalam kepemimpinan, terutama dalam kondisi politik yang tidak stabil.

Masyarakat dan pemangku kepentingan menunggu respons dari Pj Bupati Andi Ony Prihartono, terutama mengenai klarifikasi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan stabilitas dan integritas pemerintahan menjelang pemilihan Bupati yang akan datang.

Fram/JTR