Daudson Rombon: Sepihnya Lelang Paket Proyek Masalah Efisiensi Anggaran

• Tweet
• Pin It

Jurnalline.com, Minahasa — Selain di Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Ratusan paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Minahasa mengalami keterlambatan tender (lelang).

Adapun Hingga masuk triwulan II atau akhir April 2025, baru 2 paket proyek yang naik (tayang) lelang di LPSE Minahasa. Dua paket itu berada di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan.

Menariknya, paket proyek yang dilelang tersebut bukan paket proyek konstruksi atau pengerjaan fisik. Yakni, lelang pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah dengan kode RUP 58621901.
Paket proyek yang ditender tersebut berasal dari sumber anggaran APBD 2025 senilai Rp. 1.330.784.000,00
Diketahui, pada APBD 2025, Dinas PUPR Minahasa menangani 212 paket pekerjaan dengan total anggaran sebesar Rp 67.075 miliar.

Paket-paket pekerjaan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu swakelola dan tender atau melalui metode e-purchasing.
Situasi ini menjadi perhatian serius sejumlah pihak. Pengamat kebijakan publik, Marthen Panelewan kwatir dengan kondisi ini, pelaksanaan proyek fisik tidak berjalan maksimal dan bisa saja tidak mencukupi waktu tender pekerjaan di Tahun Anggaran (TA) 2025 ini.

“Selain akan berpengaruh pada waktu pekerjaan. Juga akan berdampak tidak maksimalnya serapan anggaran APBD. Selain itu, jika tender terlambat Minahasa bisa mendapat denda potongan anggaran DAK dari pusat, ” ujarnya.

Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Minahasa, Meldy Lumintang ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya menunggu usulan dari masing masing OPD dalam pelaksanaan tender di LPSE.
“Hingga saat ini memang baru dua paket. Kami masih menunggu pengajuan lelang dari OPD. Keterlambatan bisa saja karena ada beberapa perubahan regulasi dan sedang menyipakan dokumen tender, ” ujarnya.

Sementara itu, Kadis PUPR Minahasa, Daudson Rombon mengatakan, masih sepihnya lelang paket proyek di instansinya karena masalah efisiensi anggaran.
“Karena adanya kebijakan efisiensi sehingga semua nilai paket berubah dan dokumen dokumen lelang proyek harus diatur lagi sesuai anggaran yang teralokasi, ” tandasnya (Ef_Iskandar)

• Tweet
• Pin It