Bupati Ogan Ilir Siapkan Lahan 10 Hektar Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat
Jurnalline.com,Ogan Ilir (Sumsel) Kabupaten Ogan Ilir salah satu Kabupaten sebagai Pilot Project
Sekolah Rakyat yang diperuntukkan untuk anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi agar tetap bersekolah. mulai SD,SMP bahkan SMA.
Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar melalui Kepala Dinas Sosial Ogan Ilir Heriyanto mengatakan kepada awak media bahwa Pak Bupati sangat antusias dan memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah Pusat tersebut melalui Kemensos. Buktinya Bupati Panca menyerahkan 10 ha lahan di Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai untuk digunakan sebagai pinjam pakai pembangunan Komplek Sekolah Rakyat mulai dari SD,SMP dan SMA serta masjid, asrama dan fasilitas olahraga lainnya
“Alhamdulillah Pak Bupati Panca antusias, dari Kemensos meminta 5ha malah diberi pinjam pakai 10 ha di Kecamatan Rantau Alai. Rencananya dari Kemensos karena lahan yang diminta lebih maka akan dibangun fasilitas lapangan sepakbola. Alhamdulillah nantinya akan ada 1000 anak kurang mampu secara ekonomi berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional,”katanya,Rabu (7/5/2025)
Menurutnya dirinya dan Kadis Perkimtan DR Sunarto sudah diundang rapat bersama kadin se-Indonesia oleh Kemensos untuk membahas hal tersebut. Di Sumsel dari 17 kabupaten kota baru 7 Kabupaten yang siap memberikan lahan seperti Ogan Ilir, OKI, Muaraenim, Empat kawang, Lahat, Pali, Musi rawas utara. Untuk Indonesia ada 288 kabupaten kota yang siap memberikan lahan
“Jadi anak-abak putus sekolah yang tidak mampu secara ekonomi bisa sekolah disitu berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Siswa wajub asrama, semua fasilitas belajar makan dan sebagainya dipenuhi pemerintah pusat. Guru yang mengajar juga harus tinggal di asrama dan memiliki sertifikat. Saat ini di Sumsel untuk Ogan Ilir ada 50 orang anak yang bersekolah seperti itu terdiri dari 2 rombongan belajar. Mereka bersekolah di IPWL Sumsel. Intinya pemerintah berharap bahwa anak adalah masa depan bangsa yang patut diberikan pendidikan layak. Sekolah itu kewajiban dan hak anak yang harus ditempuh tanpa boleh ada hambatan termasuk secara ekonomi. Dan memang kewajiban negara untuk memberikan pengayoman,”ujarnya. (Sy)
