Polda Sulut Resmi Hadirkan Ditserse PPA PPO
Jurnalline.com, Sulut — Polda Sulawesi Utara menyambut dengan sukacita dengan kehadiran Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditserse PPA dan PPO) yang telah dilaunching oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo secara nasional dari Mabes Polri dan diikuti Polda seluruh Indonesia secara zoom, Rabu (21/1/2026).
“Pembentukan Direktorat yang baru, ini merupakan sejarah baru termasuk di Polda Sulut,” ujar Wakil Kapolda Sulut Brigjen Pol. Awi!Setiyono kepada wartawan seusai acara Launching Direktorat Reserse PPA dan PPO oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Diketahui, sebelumnya, Direktorat yang ada di Polda Sulut terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Direktorat Reserse Narkotka dan Psikotropika (Ditresnarkoba) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
Foto: Kantor Direserse PPA dan PPO Polda Sulut
Pembentukan direktorat baru Ini juga menurut Wakapolda, merupakan hal yang positif untuk pembinaan karier khususnya di kepolisian termasuk Polda Sulut. Karena ada promosi (personil), yang sebagaimana pula arahan Kapolri mengedepankan gender.
“Kemajuan kita juga menjadi penyemangat baru karena job Kombes. Ke depan ada promosi-promosi jabatan,” ujarnya di dampingi Direskrimum Polda Sulut Kombes Pol. Suryadi, Kasubdit AKBP Paulus Palamba dan Kasubbid Penmas AKBP Peter Gosal.
Terkait kinerja, disebutkan, kalau dulu Subdit IV Renata dari Ditreakrimum kemudian pecah menjadi Ditreserse PPA dan PPO. Tentunya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman yang nota bene, dulunya cuma Subdit, sekarang telah menjadi Direktorat.
Dijelaskan, ke depan, laporan-laporan sebagaimana disampaikan Kapolri, mulai dari penanganan kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, kelompok rentan, kasus-kasus pelecehan seksual termasuk IT perempuan dan anak, semuanya itu ditangani Ditres PPA dan PPO. “Tidak lupa juga kasus perdagangan orang,” ujarnya.
Di dalam Direktorat ini ada tiga Subdit. Ada peran dan tugas masing-masing untuk mengoptimalkan tugas pelayanan.
Dengan adanya direktorat ini, masyarakat bisa jera dan tidak lagi melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan serta perdagangan orang.
Terkait dengan sarana seperti ruangan bagi pelaku perempuan, ini menjadi tantangan tersendiri. “Ke depan akan disiapkan sarana dan prasarananya termasuk ruang tahanan,” ujarnya (EffendyIskandar)
