Kuliah Umum FEB Unsrat Bahas Dinamika Kependudukan dan Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

• Tweet
• Pin It

MANADO, Jurnalline.com — Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menggelar kuliah umum bertema “Memahami Manusia, Memperkuat Indonesia: Dari Dinamika Kependudukan Menuju Ketahanan Nasional”, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 14.00 sampai selesai di Gedung F.1 Lantai 5 FEB Unsrat ini merupakan hasil kerja sama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara, FEB Unsrat, dan Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Sulawesi Utara.

Kuliah umum menghadirkan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng., sebagai narasumber. Diskusi dipandu dr. Jacklien Sumual, S.E., M.Si., yang juga bertindak sebagai ketua panitia.

 

Turut hadir Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, dr. Jeanny Yola Winokan, M.A.P., bersama jajaran BKKBN Sulawesi Utara; Dekan FEB Unsrat, Victor P. K. Lengkong, S.E., M.Si.; serta Ketua IPADI Sulawesi Utara, Dr. Tri Oldy Rotinsulu, S.E., M.Si. Kegiatan ini diikuti sekitar 250 mahasiswa FEB Unsrat bersama kalangan akademisi.

 

Kependudukan sebagai Fondasi Pembangunan Nasional

 

Dalam pemaparannya, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto menekankan pentingnya memahami dinamika kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

 

Menurut materi yang disampaikan, persoalan kependudukan tidak dapat dipandang sebagai urusan satu sektor semata. Perubahan jumlah penduduk, struktur umur, tingkat fertilitas, mobilitas, urbanisasi, hingga proses penuaan penduduk memiliki keterkaitan langsung dengan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan nasional.

 

“Demografi bukan sekadar satu sektor pembangunan. Demografi adalah konteks bagi seluruh sektor pembangunan.” Pesan ini menjadi salah satu penekanan utama dalam pembahasan mengenai pentingnya data kependudukan sebagai landasan perencanaan pembangunan.

 

Ia juga menyoroti perlunya membangun demographic resilience atau ketahanan demografis, yakni kemampuan suatu sistem kependudukan untuk menyerap guncangan, beradaptasi terhadap perubahan, serta mempertahankan atau mentransformasikan struktur penduduknya agar tetap berfungsi secara berkelanjutan.

 

Dengan demikian, ketahanan demografis bukan berarti menolak perubahan, melainkan memastikan masyarakat dan sistem pembangunan mampu bertahan serta beradaptasi di tengah perubahan tersebut.

 

Empat Isu Strategis Kependudukan Indonesia

 

Dalam materi kuliah umum, sejumlah tantangan utama kependudukan Indonesia turut dibahas, mulai dari perubahan fertilitas, penuaan penduduk, pemanfaatan bonus demografi, hingga mobilitas dan urbanisasi.

 

Pertama, perubahan tingkat fertilitas. Data yang dipaparkan menyebutkan angka total fertility rate (TFR) Indonesia sekitar 2,13 pada 2025. Kondisi fertilitas yang berbeda antardaerah menuntut kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

 

Kedua, penuaan penduduk. Peningkatan proporsi penduduk lanjut usia menjadi tantangan bagi sistem kesehatan, perlindungan sosial, pelayanan perawatan, serta kesiapan keluarga dalam menghadapi perubahan struktur umur penduduk.

 

Ketiga, optimalisasi bonus demografi. Besarnya penduduk usia produktif harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, kualitas pendidikan, dan perluasan partisipasi ekonomi.

 

Tanpa persiapan yang memadai, bonus demografi berisiko tidak menghasilkan manfaat optimal akibat pengangguran, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pekerjaan, dan tingginya pekerjaan informal.

 

Keempat, mobilitas dan urbanisasi. Pergerakan penduduk serta konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan membawa konsekuensi terhadap kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, perumahan, dan pemerataan pembangunan.

 

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kependudukan tidak dapat menggunakan satu pendekatan yang seragam untuk seluruh Indonesia. Setiap daerah membutuhkan strategi yang mempertimbangkan karakteristik demografi, kondisi sosial-ekonomi, serta tantangan pembangunan setempat.

 

PJPK 2025–2029 dan Arah Indonesia Emas 2045

 

Pembahasan berikutnya berfokus pada Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029, termasuk 30 indikator yang menjadi instrumen untuk mendukung pembangunan kependudukan yang terukur dan berbasis data berkualitas.

 

PJPK diarahkan untuk mendukung visi terwujudnya penduduk Indonesia yang berkualitas dan berbudaya menuju Indonesia Emas 2045.

 

Agenda tersebut memerlukan kesinambungan pembangunan melalui empat tahapan waktu, yakni 2026–2029, 2030–2034, 2035–2039, dan 2040–2045, sebagaimana dipaparkan dalam materi kuliah umum.

 

Dalam kerangka tersebut, pembangunan kependudukan perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan aksi nyata yang menyentuh kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi masyarakat.

 

Data yang akurat dan analisis kependudukan yang tepat menjadi bagian penting dalam membaca perubahan kebutuhan masyarakat, memetakan kerentanan, serta merumuskan kebijakan strategis yang lebih responsif.

 

Silver Economy dan Care Economy sebagai Pilar Ekonomi Masa Depan

Salah satu isu yang turut mendapat perhatian adalah pengembangan silver economy dan care economy sebagai dua pilar ekonomi masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

 

Silver economy berkaitan dengan aktivitas ekonomi, produk, dan layanan yang merespons kebutuhan serta potensi penduduk lanjut usia. Sementara itu, care economy mencakup berbagai kegiatan pelayanan dan perawatan, baik bagi anak, lansia, penyandang disabilitas, maupun kelompok lain yang membutuhkan dukungan.

 

Kedua pendekatan tersebut menjadi semakin relevan seiring perubahan struktur umur penduduk Indonesia. Selain menjawab kebutuhan masyarakat, pengembangannya juga membuka peluang penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan sistem perlindungan sosial.

 

Perspektif ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi masa depan perlu memperhatikan seluruh tahapan kehidupan manusia, mulai dari usia dini hingga lanjut usia.

 

Lima Agenda Besar Pembangunan Kependudukan

 

Materi kuliah umum juga menguraikan narasi besar pembangunan kependudukan yang mencakup lima agenda strategis.

 

Pertama, stabilitas demografi, yakni menjaga keseimbangan dan keberlanjutan dinamika penduduk.

Kedua, ketahanan demografi, melalui penguatan ketahanan keluarga pada berbagai tahapan kehidupan.

Ketiga, optimalisasi bonus demografi, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas penduduk usia kerja.

Keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk mendukung peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan produk domestik regional bruto (PDRB) melalui pemanfaatan potensi penduduk secara produktif.

Kelima, mewujudkan negara yang sejahtera, dengan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup, pemerataan kesempatan, dan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia perlu membaca berbagai potensi risiko strategis melalui data kependudukan, antara lain penurunan fertilitas dan penyempitan kelompok umur tertentu, peningkatan jumlah penduduk lansia, bonus demografi yang belum terserap dalam pekerjaan produktif, konsentrasi penduduk di kawasan perkotaan, serta ketimpangan demografis antardaerah.

 

Data hasil survei dan proyeksi kependudukan, termasuk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), menjadi instrumen penting untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan memahami perubahan tersebut secara lebih terukur.

 

Tantangan Pembangunan Kependudukan di Sulawesi Utara

 

Dalam konteks daerah, isu kependudukan di Sulawesi Utara juga menjadi perhatian penting. Berbagai tekanan demografis perlu dibaca berdasarkan karakteristik wilayah dan dikaitkan dengan indikator serta sasaran pembangunan kependudukan.

 

Perbedaan kondisi fertilitas, struktur umur, persebaran penduduk, mobilitas, dan kebutuhan pelayanan publik menuntut kebijakan yang lebih adaptif. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya perlu memperkuat kolaborasi agar perencanaan pembangunan benar-benar didukung data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Pendekatan tersebut diperlukan agar program pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat.

 

Perguruan Tinggi dan Mahasiswa sebagai Penggerak Solusi

 

Kuliah umum ini turut menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dan mahasiswa dalam menjawab tantangan kependudukan dan lingkungan berkelanjutan.

 

Melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, institusi pendidikan dapat berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan, penelitian berbasis data, serta pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada penyelesaian persoalan nyata.

 

Mahasiswa juga diharapkan mengambil peran sebagai agent of change atau agen perubahan dengan mengembangkan gagasan inovatif, melakukan kajian akademik, meningkatkan literasi kependudukan, serta mendorong solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

 

Kontribusi tersebut dapat diarahkan untuk mendukung lima sasaran PJPK 2025–2029, sebagaimana dibahas dalam materi kuliah umum.

 

Dengan keterlibatan aktif kalangan akademisi, isu kependudukan diharapkan tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan aksi yang terukur.

 

Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat menjadi salah satu kunci untuk membangun penduduk yang tangguh, produktif, berkualitas, serta mampu menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

 

Ditutup dengan Penyerahan Cenderamata

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa serta peserta untuk mendalami berbagai isu kependudukan dan relevansinya terhadap pembangunan nasional.

 

Kuliah umum diakhiri dengan penyerahan cenderamata dan plakat kepada narasumber, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama yang melibatkan narasumber, pimpinan, panitia, serta mahasiswa FEB Unsrat.

 

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman mengenai dinamika kependudukan semakin kuat di kalangan akademisi dan mahasiswa, sekaligus mendorong lahirnya gagasan serta kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memperkuat fondasi Indonesia menuju 2045.

 

Laporan: Effendy Iskandar | Jurnalline.com

• Tweet
• Pin It