SPPT Ganda Jadi Perhatian, Kaban Bapenda Djefry Tangkulung Imbau Hindari Transaksi di Bawah Tangan

• Tweet
• Pin It

MINAHASA, Jurnalline.com – Persoalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ganda atau double billed menjadi perhatian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Minahasa.

 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah desa diharapkan berperan aktif dalam memperbarui data wajib pajak maupun objek pajak di wilayah masing-masing.

 

Kepala Bapenda Kabupaten Minahasa, Djefry Tangkulung, saat ditemui awak media, Senin (9/11/2026), menjelaskan bahwa munculnya tagihan PBB ganda disebabkan oleh beberapa faktor.

 

Salah satunya adalah keberadaan pemilik tanah atau rumah yang berdomisili di luar desa sehingga petugas mengalami kesulitan saat melakukan penagihan.

 

Selain itu, persoalan juga dapat terjadi akibat transaksi jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pemerintah desa.

 

Menurut Djefry, untuk melakukan penghapusan data SPPT yang terindikasi ganda, pemerintah desa perlu menyampaikan usulan resmi kepada Bapenda agar dapat ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan dan pembenahan data.

 

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak lagi melakukan transaksi jual beli tanah di bawah tangan.

 

Setiap perubahan kepemilikan tanah hendaknya dilakukan sesuai prosedur dan diketahui oleh pemerintah desa, sehingga data kepemilikan maupun administrasi perpajakan dapat tercatat dengan baik.

 

“Jangan ada lagi transaksi di bawah tangan. Pemerintah desa juga kami harapkan dapat membantu memperbarui data wajib pajak dan objek pajak yang ada di wilayah masing-masing,” jelas Djefry.

 

Lebih lanjut, Djefry mengajak pemerintah desa untuk proaktif mengajukan permohonan penerbitan SPPT baru apabila ditemukan perubahan data kepemilikan atau objek pajak.

 

Langkah ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mencegah terjadinya tagihan ganda di kemudian hari.

 

“Kami berharap pemerintah desa dapat berkoordinasi langsung dengan Bapenda dan menyampaikan usulan atau laporan apabila menemukan persoalan SPPT ganda, sehingga bisa segera kami tindak lanjuti,” tambahnya.

 

SIKAMANG, Inovasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital

 

Di sisi lain, Bapenda Kabupaten Minahasa juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan perpajakan melalui peluncuran aplikasi SIKAMANG.

 

Aplikasi SIKAMANG merupakan sistem digital pelayanan perpajakan Bapenda Minahasa yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi pajak daerah secara daring dan real-time.

 

Sejumlah layanan yang tersedia di antaranya:

 

Pengurusan BPHTB dan PBB-P2: Mempermudah masyarakat serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

 

Cetak SPPT Mandiri:

Wajib pajak dapat mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara mandiri melalui aplikasi.

 

Akses Layanan Digital:

Layanan dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, sehingga diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kecepatan pelayanan publik.

 

Melalui aplikasi SIKAMANG, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh layanan perpajakan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor Bapenda.

 

Dengan pembenahan data secara berkelanjutan, dukungan pemerintah desa, serta pemanfaatan layanan digital, persoalan SPPT ganda di Kabupaten Minahasa diharapkan dapat diminimalkan sehingga pelayanan perpajakan semakin tertib, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

 

(Effendy Iskandar | Jurnalline.com)

• Tweet
• Pin It