MINAHASA, Jurnalline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Kantor DPRD Minahasa, Rabu (18/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, SE, didampingi Wakil Ketua I Putri Pontororing dan Wakil Ketua II Adrie Kamasi, serta dihadiri jajaran anggota DPRD Minahasa.
Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP, Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa.
Mengawali jalannya persidangan, Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati bersama jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, dan seluruh anggota dewan.
Ia menegaskan, Pembicaraan Tingkat I merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan APBD, karena menjadi landasan awal untuk merumuskan kebijakan anggaran yang akan menentukan arah pembangunan serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Minahasa pada tahun mendatang.
Karena itu, Franky berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan secara cermat, terbuka, objektif, dan konstruktif, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Pembahasan diharapkan dapat dilaksanakan secara cermat, terbuka, objektif, dan konstruktif dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah,” ujar Franky.
Sejalan dengan harapan tersebut, Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey mengapresiasi sinergi antara pimpinan dan anggota DPRD bersama pemerintah daerah dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Menurut Bupati, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 telah diarahkan agar selaras dengan kebutuhan daerah, kapasitas fiskal, kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta visi pembangunan Minahasa, yakni “Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera.”
Ia menjelaskan, rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dari tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menentukan arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, dan komitmen bersama untuk mewujudkan masa depan Minahasa yang lebih baik.
“Rapat paripurna hari ini merupakan bagian penting dari tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam proses pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Ini merupakan pembahasan mengenai arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta komitmen kita dalam menentukan masa depan Kabupaten Minahasa,” kata RD
Postur Rancangan APBD Minahasa 2027 Capai Rp1,08 Triliun
Dalam pemaparannya, Bupati Robby Dondokambey menguraikan gambaran postur Rancangan APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2027 yang direncanakan mencapai Rp1.087.971.531.493.
Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah menargetkan penerimaan sebesar Rp1.060.471.531.493. Jumlah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp124.507.679.495, pendapatan transfer Rp911.143.248.602, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24.820.603.396.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.076.097.354.949. Alokasi tersebut terdiri atas belanja operasi Rp882.612.487.452,62, belanja modal Rp48.975.982.096,38, belanja tidak terduga Rp6 miliar, serta belanja transfer Rp138.508.885.400.
Pada komponen pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp27,5 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp11.874.176.544. Dengan demikian, pembiayaan netto tercatat sebesar Rp15.625.823.456 untuk menutup defisit anggaran, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan direncanakan sebesar Rp0.
Bupati menegaskan, postur anggaran tersebut tidak sekadar menggambarkan perencanaan keuangan daerah dalam bentuk angka, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Prioritas tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi daerah.
Karena itu, ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, realistis, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Minahasa.
“Saya berharap pembahasan bersama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan DPRD dapat berlangsung secara terbuka, objektif, dan konstruktif,” tuturnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi tahap awal pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2027 antara pihak eksekutif dan legislatif.
Selanjutnya, kedua pihak akan melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menghasilkan APBD yang berpihak pada kebutuhan masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
(EffendyIskandar)

Copyright © 2017 Jurnalline Cyber Media
