DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harta Hasil Kejahatan Bisa Dirampas, Koruptor dan Penipu Investasi Bodong Terancam Dimiskinkan
November 20, 2026- Tweet
- Pin It

JAKARTA, Jurnalline.com – Babak baru pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia dimulai. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut menjadi puncak dari proses pembahasan panjang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026), Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tersebut dalam pembicaraan tingkat I.
Pengesahan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat instrumen hukum negara untuk menelusuri, membekukan, menyita, hingga merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana.
Gagasan pembentukan regulasi tersebut telah bergulir sejak 2008, ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pertama kali menginisiasinya. Setelah hampir 18 tahun menjadi pembahasan dan perdebatan, Indonesia akhirnya memiliki landasan hukum khusus untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan.
Bukan Hanya Menghukum Pelaku, tetapi Juga Merampas Hasil Kejahatan
Selama ini, penegakan hukum kerap lebih menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku. Seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara, tetapi aset yang diperoleh dari tindak pidana belum tentu seluruhnya berhasil dipulihkan oleh negara.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting lahirnya UU Perampasan Aset.
Melalui regulasi baru ini, pendekatan pemberantasan kejahatan diperkuat. Negara tidak hanya berupaya membawa pelaku ke pengadilan dan menjatuhkan hukuman, tetapi juga memastikan hasil kejahatan tidak tetap dikuasai atau dinikmati oleh pelaku maupun pihak lain yang tidak berhak.
Dalam pembahasan sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa pembahasan rancangan undang-undang tersebut telah melalui 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Rinciannya meliputi 160 masalah tetap, 135 masalah redaksional, 40 masalah substansi, 44 masalah yang dihapus, serta 18 masalah substansi baru.
Banyaknya persoalan yang dibahas menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki cakupan luas dan membutuhkan pengaturan yang cermat, terutama terkait kewenangan negara, kepastian hukum, serta perlindungan hak masyarakat.
Dua Mekanisme Perampasan Aset
Salah satu poin penting dalam UU ini adalah pengaturan dua mekanisme perampasan aset.
Pertama, perampasan aset berdasarkan putusan pidana. Mekanisme ini dilakukan setelah pelaku menjalani proses peradilan pidana dan pengadilan menjatuhkan putusan sesuai ketentuan hukum.
Kedua, perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana atau dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture.
Mekanisme kedua menjadi salah satu terobosan penting karena memungkinkan negara mengajukan permohonan perampasan aset melalui pengadilan tanpa harus menunggu adanya putusan pemidanaan terhadap pelaku.
Namun, mekanisme tersebut tidak dapat diterapkan secara sembarangan. Ada persyaratan khusus, antara lain ketika perkara pidana tidak dapat disidangkan karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau identitas maupun keberadaannya tidak diketahui.
Selain itu, perampasan aset melalui mekanisme tanpa putusan pidana mensyaratkan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.
Ketentuan ambang batas tersebut diatur dalam Pasal 6. Apabila batas minimum nilai aset perlu diubah, penyesuaiannya dilakukan melalui Peraturan Pemerintah.
Dengan demikian, mekanisme ini bukan berarti negara dapat mengambil harta seseorang secara sepihak. Permohonan tetap harus diperiksa dan diputus melalui pengadilan.
Tidak Hanya Koruptor, Penipu Investasi Bodong Juga Terancam
Cakupan UU Perampasan Aset tidak terbatas pada tindak pidana korupsi. Regulasi ini juga menyasar sejumlah tindak pidana lain yang memiliki dampak serius terhadap masyarakat dan perekonomian.
Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam draf terakhir, terdapat tujuh kelompok tindak pidana yang menjadi cakupan pengaturan, yakni:
Tindak pidana korupsi.
Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
Tindak pidana pendanaan terorisme.
Tindak pidana penyelundupan manusia.
Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
Tindak pidana perdagangan orang.
Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Ketentuan terakhir menjadi perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan berbagai modus kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat.
Di antaranya penipuan investasi bodong, penipuan berkedok perdagangan saham, penipuan aset kripto, serta berbagai skema penipuan digital yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal.
Melalui aturan ini, aparat penegak hukum memiliki instrumen untuk menelusuri aset yang berkaitan dengan tindak pidana, melakukan pemblokiran dan penyitaan sesuai prosedur, serta mengajukan permohonan perampasan kepada pengadilan.
Apabila pengadilan menetapkan aset tersebut dirampas, hasilnya dapat digunakan sesuai ketentuan, termasuk untuk dikembalikan kepada korban atau pihak yang berhak.
Dengan demikian, pemberantasan kejahatan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga membuka peluang pemulihan kerugian masyarakat.
Pelaku Tetap Bisa Dipidana
UU Perampasan Aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
Artinya, meskipun aset hasil kejahatan berhasil dirampas, proses penegakan hukum terhadap pelakunya tetap dapat dilanjutkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Regulasi ini juga tidak menggantikan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sebaliknya, UU Perampasan Aset menjadi instrumen pelengkap untuk memperkuat upaya negara dalam memutus manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana.
Dengan pendekatan tersebut, pelaku tidak hanya menghadapi ancaman hukuman badan, tetapi juga kehilangan aset yang terbukti berkaitan dengan hasil kejahatan melalui proses hukum.
Tidak Bisa Asal Sita, Pengadilan Tetap Menjadi Penentu
Di tengah penguatan kewenangan negara, perlindungan terhadap hak masyarakat tetap menjadi aspek penting.
UU ini mengatur tahapan perampasan aset secara berurutan, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemberkasan, pengajuan permohonan, pemeriksaan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Penyidik bertugas melakukan penelusuran dan tindakan hukum sesuai kewenangannya. Sementara itu, penetapan apakah aset dapat dirampas atau harus dikembalikan menjadi kewenangan pengadilan.
Ketentuan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan setiap tindakan perampasan memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
UU ini juga memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beriktikad baik.
Seseorang yang memperoleh tanah, rumah, kendaraan, atau aset lainnya melalui transaksi yang sah tidak boleh serta-merta kehilangan haknya hanya karena aset tersebut kemudian dikaitkan dengan tindak pidana.
Pihak yang merasa memiliki hak atas aset diberikan kesempatan mengajukan keberatan dan membuktikan dasar kepemilikannya di pengadilan.
Presiden Wajib Membentuk Badan Pengelola dan Badan Pengawas
Untuk memastikan aset hasil penyitaan dan perampasan tidak terbengkalai, UU ini mengatur pembentukan dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda.
Pertama, Badan Pengelola Aset yang dibentuk oleh Presiden.
Lembaga ini bertugas menyimpan, memelihara, menilai, memanfaatkan, hingga menjual aset yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan.
Pengelolaan aset wajib dilakukan secara transparan dan terbuka agar nilai ekonominya tetap terjaga serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, Badan Pengawas yang juga dibentuk oleh Presiden.
Badan ini terdiri atas lima orang anggota dengan masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
Tugasnya mengawasi pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset, termasuk aspek etik penyidik dan Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan kewenangannya.
Badan Pengawas juga diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan DPR satu kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
Pembentukan kedua lembaga tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola aset hasil kejahatan sekaligus mencegah penyimpangan dalam proses penegakan hukum.
Tidak Berlaku Surut dan Tindak Pidana Pajak Tidak Masuk Cakupan
Meski menjadi langkah penting dalam pemberantasan kejahatan ekonomi, sejumlah ketentuan dalam UU ini masih menyisakan catatan dan kritik.
Salah satunya adalah Pasal 72 yang mengatur bahwa perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.
Dengan ketentuan tersebut, UU ini tidak berlaku surut atau menganut asas non-retroaktif.
Konsekuensinya, tindak pidana yang dilakukan sebelum UU ini berlaku tidak dapat dikenakan mekanisme perampasan berdasarkan aturan baru tersebut.
Ketentuan ini menjadi perhatian karena berpotensi membatasi penerapan instrumen baru terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana masa lalu.
Meski demikian, penanganan perkara lama tetap dapat menggunakan ketentuan hukum lain yang berlaku.
Catatan lainnya adalah tidak dimasukkannya tindak pidana perpajakan dalam cakupan UU ini, meskipun sebelumnya sempat diusulkan masuk dalam pembahasan.
Selain itu, terdapat kritik mengenai belum diakomodasinya secara jelas konsep perampasan aset yang asal-usulnya tidak dapat dijelaskan atau unexplained wealth, sebagaimana pernah muncul dalam pembahasan draf pemerintah pada 2023.
Tantangan Sesungguhnya Ada pada Implementasi
Pengesahan UU Perampasan Aset bukanlah akhir dari perjuangan memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi. Justru, pekerjaan besar berikutnya terletak pada implementasi.
Publik akan menantikan bagaimana pemerintah membentuk Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas, memastikan integritas para pejabatnya, serta membangun sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Aparat penegak hukum juga dituntut memahami aturan tersebut secara menyeluruh agar pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun merugikan masyarakat yang memiliki hak sah atas suatu aset.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah memastikan korban penipuan dan investasi bodong benar-benar memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kembali haknya.
Pada akhirnya, keberhasilan UU ini tidak cukup diukur dari banyaknya aset yang disita atau dirampas. Ukuran terpentingnya adalah seberapa efektif negara memulihkan kerugian, mengembalikan hak korban, mencegah kejahatan berulang, serta memastikan keadilan berjalan tanpa mengorbankan hak warga negara.
Pengesahan pada 19 November 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat prinsip bahwa hasil kejahatan tidak boleh menjadi sumber kekayaan yang aman bagi pelakunya.
(Ef_Iskandar/Jurnalline.com)
You may also like...
Pages
- Contact
- HUKUM & KRIMINALITAS
- Pedoman Pemberitaan Media Siber
- Redaksi Jurnalline
- 001/J/I/2015
- 002/J/I/2015
- 003/J/I/2015
- 004/J/III/2017
- 005/J/VII/2019
- 006/J/VII/2019
- 007/J/VII/2019
- 011/J/XII/2016
- 014/J/I/2015
- 015/J/VIII/2016
- 016/J/IX/2016
- 017/J/XII/2016
- 018/J/III/2017
- 019/J/III/2017
- 020/J/I/2017
- 021/J/VIII/2017
- 022/J/VII/2019
- 023/J/VIII/2020
- 024/J/XI/2021
- 025/J/VII/2021
- 026/J/XI/2021
- 027/J/XI/2021
- 028/J/XII/2021
- 029/J/XII/2021
- 030/J/I/2022
- 031/J/I/2022
- 032/J/III/2022
- 033/J/IV/2022
- 034/J/VI/2022
- 035/J/VI/2022
- 036/J/VI/2022
- 037/J/VII/2022
- 038/J/VII/2022
- 039/J/VIII/2022
- 040/J/VIII/2022
- 041/J/VIII/2022
- 042/J/I/2023
- 043/J/I/2023
- 044/J/VII/2023
- 045/J/VII/2023
- 045/J/VII/2023
- 046/J/IX/2023
- 047/J/X/2023
- 048/J/X/2025
- 049/J/XI/2025
- 050/J/II/2026
- 051/J/II/2026
- 052/J/II/2026
- Kode Etik Jurnalistik
- Sitemap
Archives
- November 2026
- October 2026
- September 2026
- August 2026
- July 2026
- June 2026
- May 2026
- April 2026
- March 2026
- February 2026
- January 2026
- December 2025
- November 2025
- October 2025
- September 2025
- August 2025
- July 2025
- June 2025
- May 2025
- April 2025
- March 2025
- February 2025
- January 2025
- December 2024
- November 2024
- October 2024
- September 2024
- August 2024
- July 2024
- June 2024
- May 2024
- April 2024
- March 2024
- February 2024
- January 2024
- December 2023
- November 2023
- October 2023
- September 2023
- August 2023
- July 2023
- June 2023
- May 2023
- April 2023
- March 2023
- February 2023
- January 2023
- December 2022
- November 2022
- October 2022
- September 2022
- August 2022
- July 2022
- June 2022
- May 2022
- April 2022
- March 2022
- February 2022
- January 2022
- December 2021
- November 2021
- October 2021
- September 2021
- August 2021
- July 2021
- June 2021
- May 2021
- April 2021
- March 2021
- February 2021
- January 2021
- December 2020
- November 2020
- October 2020
- September 2020
- August 2020
- July 2020
- June 2020
- May 2020
- April 2020
- March 2020
- February 2020
- January 2020
- December 2019
- November 2019
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- July 2019
- June 2019
- May 2019
- April 2019
- March 2019
- February 2019
- January 2019
- December 2018
- November 2018
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- June 2017
- May 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- December 2016
- November 2016
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- July 2016
- June 2016
- May 2016
- April 2016
- March 2016
- February 2016
- January 2016
- December 2015
- November 2015
- October 2015
- September 2015
- August 2015
Categories
- AdvertNews (63)
- Ekonomi (41)
- Gaya Hidup (1,238)
- Hukum & Kriminalitas (2,053)
- Internasional (30)
- Nasional (85,840)
- KOARMABAR (117)
- KOLINLAMIL (52)
- PENKOSTRAD (21,243)
- Olahraga (608)
- Pariwisata & Budaya (15)
- Pendidikan (245)
- Peristiwa (501)
- Politik (560)
- Profil (3)
- Sains & Teknologi (1)
- SMSI (43)
- Uncategorized (914)

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE 81 Berita Terkini
-
November 20, 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Harta Hasil Kejahatan Bisa Dirampas, Koruptor dan Penipu Investasi Bodong Terancam Dimiskinkan
-
November 20, 2026
6Sinergi MBG, IFP dan Revitalisasi Sekolah Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan di Minahasa
-
November 20, 2026
Babinsa Koramil Btc Dan Koramil Pda Bersama Komduk Wujudkan Tangerang Aman Kondusif
-
November 20, 2026
Sinergi TNI AL Dan Bea Cukai Gagalkan Peredaran Ribuan Batang Rokok Ilegal Di Kota Sorong
-
November 20, 2026
Berikan Rasa Aman dan Nyaman, Koramil 05/Bantar Gebang Intensifkan Patroli Kendaraan dan Jalan Kaki Antisipasi Kejahatan
-
November 20, 2026
Copyright © 2017 Jurnalline Cyber Media
- Contact
- HUKUM & KRIMINALITAS
- Pedoman Pemberitaan Media Siber
- Redaksi Jurnalline
- 001/J/I/2015
- 002/J/I/2015
- 003/J/I/2015
- 004/J/III/2017
- 005/J/VII/2019
- 006/J/VII/2019
- 007/J/VII/2019
- 011/J/XII/2016
- 014/J/I/2015
- 015/J/VIII/2016
- 016/J/IX/2016
- 017/J/XII/2016
- 018/J/III/2017
- 019/J/III/2017
- 020/J/I/2017
- 021/J/VIII/2017
- 022/J/VII/2019
- 023/J/VIII/2020
- 024/J/XI/2021
- 025/J/VII/2021
- 026/J/XI/2021
- 027/J/XI/2021
- 028/J/XII/2021
- 029/J/XII/2021
- 030/J/I/2022
- 031/J/I/2022
- 032/J/III/2022
- 033/J/IV/2022
- 034/J/VI/2022
- 035/J/VI/2022
- 036/J/VI/2022
- 037/J/VII/2022
- 038/J/VII/2022
- 039/J/VIII/2022
- 040/J/VIII/2022
- 041/J/VIII/2022
- 042/J/I/2023
- 043/J/I/2023
- 044/J/VII/2023
- 045/J/VII/2023
- 045/J/VII/2023
- 046/J/IX/2023
- 047/J/X/2023
- 048/J/X/2025
- 049/J/XI/2025
- 050/J/II/2026
- 051/J/II/2026
- 052/J/II/2026
- Kode Etik Jurnalistik
- Sitemap




