Hadiri Rakornas I Regional Camat 2018, Mendagri Tjahjo Kumolo Beri Penghargaan Pada Pangdam XIII/Merdeka
Jurnalline.com, Sulawesi Utara – Guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang yang menghadiri langsung Rakornas yang dibuka oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, didampingi Menkopolhukam Wiranto, Kamis (30/8/2018) di Hotel Sutanraja Minut.
Pada kesempatan ini Pangdam XIII/Mdk menerima Penghargaan langsung dari Mendagri Tjahjo Kumolo, Mewakili Panglima TNI Marsekal Hadi TJ.
Diketahui kegiatan ini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah otonom dalam kerangka asas desentralisasi, berubah perannya menjadi perangkat daerah otonom yang melaksanakan urusan pemerintahan umum dan kelurahan yang sebelumnya merupakan wilayah kerja lurah saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa lurah menjadi perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat. Sebagai perangkat daerah otonom, Camat dan lurah selaku perangkat kecamatan dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/wali kota untuk melaksanakan otonomi daerah.
Berikut Peran Lembaga dan Pemerintah Dalam Pembangunan Indonesia;
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Peran Strategis Kementerian Dalam Negeri R.I Sebagai Poros Pemerintahan Dalam Menjaga Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peserta memahami peran Kemendagri dalam menjaga hubungan penyelenggaraan pemerintahan antara pusat dan daerah
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia
Peran Strategis Camat Dalam Melaksanakan Program Prioritas Nasional dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan
Peserta memahami program yang menjadi prioritas nasional serta urusan pemerintahan umum guna pedoman kinerja camat untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan
Peserta memahami kebijakan pemerintah terhadap pendaan penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan yang bersumber dari APBN
4. Panglima TNI
Penguatan Sinergitas TNI Dengan Perangkat Pemerintah Daerah di Wilayah Dalam Menjaga Keutuhan NKRI
Peserta memahami tugas dan fungsi TNI dengan apparat pemerintah daerah khususnya camat dalam deteksi dini paham radikalisme di kecamatan
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Penguatan Sinergitas Kepolisian R.I Dengan Perangkat Pemerintah Daerah di Wilayah Dalam Upaya Pencegahan Konflik Sosial dan Penciptaan Kamtibmas
Peserta memahami urgensi peran Polri dalam menjaga keamanan di wilayah sebagai bahan rencana tindak pelaksanaan koordinasi antar instansi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan konflik sosial khususnya di kecamatan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Peran Strategis Kecamatan Sebagai Organisasi Perangkat Daerah dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan
Peserta memahami perannya sebagai perangkat daerah kabupaten/kota serta perannya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
7. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI
Peran Strategis Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan
Peserta lebih memahami terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan public di wilayah kecamatan
8. Gubernur
Peran Strategis Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di Wilayah Kecamatan
Peserta dapat memahami peran serta Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
9. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Peran Strategis Camat Dalam Menjaga Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Wilayah Kecamatan
Peserta dapat memahami perannya dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah kecamatan
10. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI
Peran Strategis Camat Dalam Penyelenggaraan Proses Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Wilayah Kecamatan
Peserta lebih memahami penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan
11. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
Peran Strategis Camat Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa
Peserta memahami perannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.
(EffendyIskandar)
