Oknum Kepala Desa Jual Tanah Desa Ke PT. DGS
Jurnalline.com, KAYUAGUNG – Warga Desa Tanjung Batu Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), meminta Kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menindak tegas oknum Kepada Desa (Kades) diduga menyelewengkan lahan milik desa yang dijual ke perusahaan PT Dinamika Geraha Sarana (DGS) yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit.
Warga Bukit Batu Sakaian Dadang (50), Rabu (6/1) mengatakan, oknum Kades Tanjung Batu M Zaidi dan oknum Kades Penyandingan Nanang, dinilai tidak transparan kepada warga, karena telah melakukan penyimpangan terkait kesepakatan penggunaan lahan desa oleh pihak ketiga yaitu, perusahaan PT DGS.
“Sekitar tanggal 10 Oktober 2015 lalu, kami di kumpulkan oleh Zaidi menurutnya akan ada sosialisasi yang akan di adakan oleh PT DGS selaku investor yang akan mengembangkan perkebunan sawit di dua desa tersebut,” kata perwakilan warga Sakaian Dadang.
Selain itu, ia juga menjelaskan dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh beberapa unsur pemerintah diantaranya, dari dinas perkebunan, BPN OKI, Koramil Tulung Selapan, Polsek, Camat Tulung Selapan, serta perangkat desa dan warga di dua desa yang tanahnya yang masuk dalam wilayah pengembangan perkebunan sawit.
Disebutkan Sakaian, luas lahan di Desa Tanjung Batu seluas 3209 hektare yang akan di garap oleh PT DGS dengan jumlah 300 kepala keluarga (KK), dalam sosialisasi disebutkan, disepakati untuk masing-masing KK mendapatkan 4 hektare lahan, dengan kepemilikan 2 surat dimana setiap surat terdiri dari 2 hektare.
“Kami merasa ada keanehan, setelah selesai menghadiri sosialisasi baru ketahuan bahwasanya oknum Kades M Zaidi tersebut telah membentuk TIM desa tanpa sepengetahuan dan persetujuan kami semua yang menghadiri sosialisasi tersebut,” tutur Sakaian yang kecewa dengan sikap pemimpin desa yang mengecilkan warganya sendiri. Padahal tanpa warga yang kecil tidak terbentuk pemimpin desa yang kecil juga.
Lebih lanjut Sakaian apalagi kekecewaannya pada saat sosialisasi tidak ada kejelasan tentang kompensasi plasma kepada masyarakat yang di berikan oleh PT DGS, melainkan hanya berupa uang sebesar Rp 4 juta untuk setiap KK yang memiliki 2 surat lahan.
“Terlalu banyak keanehan, kami curiga pada saat tanggal 21 Desember 2015 lalu, tim desa yang di bentuk oknum kades mendatangi kami kerumah dan memberikan uang kompetensi sebesar Rp 4 juta dan meminta tandatangan,” ungkapnya.
Untuk itu, warga desa berharap kepada pemerintah agar bisa menekankan Kades M Zaidi untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya, transparan dengan penuh keterbukaan kepada masyarakat, seperti apa kesepakatan yang sebenarnya dibuat antara pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten terkait lahan desa yang akan di gunakan sebagai perkebunan sawit PT DGS.
“Dari lahan desa 2309 hektar untuk 300 KK, artinya hanya 1.109 Ha, yang dikonpensasi, sementara sisanya 1200 hektar lagi konpensasinya kemana,” tegasnya seraya meminta aparatur pemerintah yang pintar dan cerdas jangan sampai rakyat kecil yang tinggal di pelosok desa dibodoh-bodohi.
Dari indikasi tersebut masyarakat setempat meminta kepada pihak terkait khususnya pemerintah Kabupaten OKI untuk segera turun langsung ke lokasi area PT DGS tersebut. “Agar permasalahan ini menjadi jelas, tidak ada permainan dalam pengelolaan lahan desa tersebut, karena ulah oknum -oknum tertentu yang akan memperkaya diri sendiri,” pinta warga yang disampaikan Sakaian.
Sementara itu, anggota DPRD OKI H Subahan SH sangat menyayangkan, tindakan oknum kades yang tidak transparan dengan warganya. “Saya sarankan kepada masyarakat setempat untuk melaporkan kasus tersebut ke tim terpadu penyelesaian sengketa lahan dan tapal batas Kabupaten OKI, agar kasus lahan ini dapat diselesaikan disana, mengenai tindakan oknum kades itu silahkan laporkan ke Bupati OKI H Iskandar SE dan boleh perlu bawa ke rana hukum karena ini ada upaya kriminalitas dengan memperkaya diri sendiri,” singkatnya.
(Novi/Red)
