Ahok Masih Berpeluang Menang di Pilkada 2017
Jurnalline.com, Jakarta – Pilkada DKI Jakarta masih sekitar 8 bulan lagi di gelar, namun demikian menjelang memasuki tahapan penentuan pencalonan Gubernur-Wagub yang akan bertarung di pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang, nampak semakin semarak bermunculan survei kelayakan elektabilitas sosok figur cagub yang tampil di permukaan. Hal inilah kemudian mendorong Manilka Research and Colsulting menyelenggarakan survei preferensi politik masyarakat DKI Jakarta jelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Pengumpulan data dilakukan 2-7 Juni 2016 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur.
Menurut Manajer direktur Manilka, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya mendapat sejumlah temuan menarik dalam survei tersebut. Pertama, dari elektabilitas top of mind, sebanyak 49,3 persen masyarakat menyebut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat ditanya siapa yang akan dipilih menjadi gubernur. Posisi kedua dan ketiga justru ditempati Ridwan Kamil sebesar 9,3 persen dan Yusril Ihza Mahendra sebesar 6,8 persen.
Kedua, jika diuji elektabilitas hanya dua nama (head to head), nama Tri Rismaharini merupakan penantang serius karena persentase elektabilitas Ahok menjadi di bawah 50 persen yang berarti pilkada DKI Jakarta akan berlangsung dua putaran.
“Nama-nama penantang lainnya seperti Yusuf Mansyur dan Yusril Ihza Mahendra juga berpotensi menjadi kuda hitam meski elektabilitas Ahok tetap di atas 50 persen ketika dihadapkan head to head dengan mereka. Posisi selanjutnya adalah Sandiaga Uno 17 persen dan Adhyaksa Dault 16 persen,” ujarnya, di Hotel Cemara, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/6).
Ketiga, lanjut Herzaky, untuk kriteria utama calon Gubernur DKI Jakarta, masyarakat DKI Jakarta mengharapkan Gubernur yang merakyat dengan angka sebesar 33,3 persen, jujur dan bersih sebesar 31,8 persen serta tegas 9,5 persen.
Keempat, sebanyak 56,5 persen masyarakat memberi dukungan jika calon gubernur yang diusung oleh parta politik. Di sisi lain, jika calon gubenur berasal dari jalur independen jumlah masyarakat yang memberi dukungan sama banyaknya.
“Hal ini menunjukkan bahwa persoalan dukungan parpol atau jalur independen bukanlah penentu pilihan masyarakat DKI Jakarta,” pungkasnya.
Hasil survei bisa menjadi gambaran kelayakan sosok kandidat gubernur -wagub, tapi bisa juga jadi alat ukur ilmiah dalam menentukan kepantasan menjadi seorang pemimpin daerah,semoga hasil survei tidak menjadi penggiringan opini publik untuk menentukan seorang pemimpin.
(IDG/Red)
