“KPA DAN LPA SAMBANGI SMPN1 KOSAMBI PASCA LEDAKAN PABRIK MERCON”
Jurnalline.com, Kabupaten Tangerang – Banyaknya korban jiwa atas insiden meledaknya pabrik mercon milik PT. Panca Buana Cahaya Sukses, membuat duka yang mendalam bagi pihak keluarga korban, namun selain duka dan kesedihan, banyak warga trauma pasca ledakan. Tidak hanya orang dewasa saja yang menyisahkan trauma namun tanpa kita sadari kaum anak- anak pun pasti memiliki rasa traumatis yang sama.
Komnas Perlindungan Anak (KPA) Provinsi Banten dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tangerang, mengadakan Giat Sosialisasi dan Trauma Healing di SMP Negri 1 Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Rabu siang(01/11/17)
Acara tersebut memang bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat keceriaan serta mendidik siswa- siswi untuk peduli rasa aman dan nyaman, tanpa berbuat hal- hal diluar batas dan tindakan konyol yang berpengaruh buruk terhadap orang lain.
Camat Kosambi Drs. Toni Rustoni turut hadir dalam acara tersebut, danjuga dihadiri Ketua Apdesi Provinsi Banten, Kades Belimbing, Kepala Sekolah SMPN 1 Belimbing, LSM Kampak Mas RI, serta orang tua murid.
Camat Kosambi enggan memberikan komentar saat dikonfirmasi mengenai pasca insiden tersebut, namun Kepala Desa Belimbing H. Maskota HJS SE saat sambutannya menjelaskan,” bahwa Desa Belimbing sudah diperuntukan untuk perindustrian dan pergudangan oleh pemerintah setempat sejak beberapa tahun yang lalu dan sudah ada perizinannya”.
Namun menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Tangerang “Dewi Sundari”, adanya pabrik mercon yang berdekatan dengan sekolah sudah jelas melanggar, karna sangat mengganggu aktivitas belajar anak-anak saat bersekolah.
“Ini harus ada koordinasi dengan baik diseluruh pihak, sekarang sudah banyak kontrol – kontrol sosial di berbagai wilayah. Apabila ada perusahaan ketahuan yang mempekerjakan anak dibawah umur dan ditempat buruk, maka kami akan kasih teguran kesatu, dua dan tiga, jika masih membandel kami akan lakukan tindakan tegas salah satunya menutup perusahaan tersebut,”tegas Dewi.
Sementara Sekjen Komnas Perlindungan Anak (KPA) Provinsi Banten “Danang Sasongko” mengecam kementerian ketenaga kerjaan atas kejadian insiden terbakarnya pabrik mercon yang menelan banyak korban dan apa lagi korban anak dibawah umur.
“Terjadinya insiden ini yang harus bertanggung jawab adalah kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Perindustrian, karena ini menyangkut kegiatan industry yang berdekatan dengan lingkungan sekolah dan juga kegiatan industry yang melibatkan anak dibawah umur, maka dari itu kami menuntut pihak yang terkait harus bertanggung jawab atas terjadinya pasca insiden meledaknya pabrik mercon”. Kecamnya
Lanjut Danang mengatakan, bahwa perindustrian yang memberikan dampak berbahaya tidak bisa berdekatan diantara pemukiman padat penduduk serta lingkungan sekolah, tanpa batas- batas atau jarak tertentu yang telah diatur, serta tidak memperdulikan keselamatan warga dan anak- anak sekolah.
” kami akan mengecek ke absahannya, mengenai peruntukan perindustriannya, kejadian ini banyak menimbulkan trauma bagi anak-anak karena bisa berdampak psikis, Dan kami akan membuat surat untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah atau DPR untuk mengkaji, serta mengecek kembali perusahaan-perusahaan yang sudah berbadan industry, apakah sudah memenuhi aturan serta standarisasi oprasional industri atau tidak,”ujar Danang.
Di Sisi lain Kepala Sekolah SMPN 1 Belimbing Yeti Nurhayati Mpd, sangat menyayangkan atas insiden ledakan yang berdekatan di sekolah SMPN 1
“Sekolah itu harus bersih, sehat, aman, serta tertib, sungguh tidak tepat sekali mendirikan industry berdekatan dengan lingkungan pendidikan, sekolah ini berdiri sejak tahun 1985, sebelumnya tidak ada perindustrian, maka dari itu perindustrianlah yang harus mengikuti peraturan sekolah,”lugas Yeti.
opik (43) warga Desa Belimbing, bahwa saya sangat terkejut dan kaget mengenai wilayah Belimbing yang sudah berubah dengan banyaknya perindustrian dan pergudangan. “Sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa Desa Belimbing sudah diperuntukan perindustrian serta pergudangan, saya akan berusaha berjuang dengan mendatangi Kepala Desa, Camat serta pemerintah tertinggi, agar tidak ada lagi izin perindustrian dan pergudangan di daerah saya terutama yang memberikan dampak berbahaya bagi warga dan berdekatan dengan sekolah,”tegas opik.
(Aris/abidin)
