PJS WAKO PRABUMULIH ENGGAN BAYAR UTANG KONTRAKTOR
Jurnalline.com, Prabumulih (Sumsel) – Pjs Walikota Prabumulih H Richard Cahyadi AP MSi enggan untuk membayar utang kepada pengusaha jasa kontruksi (kontraktor, red), untuk pembayaran uang proyek yang belum dibayar 70 persen oleh Pemkot Prabumulih. Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan, di kalangan kontraktor di Prabumulih.
Padahal Pemkot sendiri telah mengalokasikan dana APBD senilai Rp 48 Miliar untuk melunasi seluruh utang proyek di tahun 2017, yang akan dibayarkan di tahun 2018. Bahkan, alokasi dana tersebut telah disahkan dan ketok palu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih.
Pjs Walikota Richard Cahyadi saat dikonfirmasi menjelaskan, dirinya tidak tahu adanya utang yang cukup besar. Utang tersebut dalam bentuk apa, dan harus dibayarkan ke siapa. Sebab, sampai saat ini dirinya mengaku belum menerima berkas atau laporan hutang dari dinas terkait.
“Oleh karena itu saya sengaja menunda pembayaran sejumlah utang proyek kepada pihak ketiga, lantaran belum menerima dasar laporan surat terutang yang jelas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” ungkapnya akhir pekan lalu.
Dengan tegas Richard menerangkan, sekarang ini dasarnya apa kalau Pemkot Prabumulih terutang, karena proyek harus jelas. “Utang proyek yang mana saya juga tidak tahu, kok tiba-tiba saya harus disuruh acc untuk membayar,” tegasnya.
Lebih lanjut Richard mengatakan, untuk pembayaran utang proyek tersebut dirinya tidak bisa serta merta langsung melakukannya. Dirinya terlebih dahulu akan melakukan pengecekan satu-persatu, seluruh program proyek pembangunan di tahun 2017.
“Saya harus tahu dulu proyek-proyeknya yang mana saja. Jika memang terutang yang mana proyeknya, siapa pihak pelaksananya, siapa yang mengerjakannya, berapa besaran dananya, serta bagaimana proses pemeliharannya, semuanya harus jelas,” ungkapnya.
Masih kata Richard, dirinya sangat menyayangkan kinerja OPD terkait yang tidak terbuka dalam hal penyampaian laporan sejumlah program proyek pembangunan kepada dirinya. Sehingga ia harus mengambil langkah tegas untuk menunda pembayaran utang proyek tersebut, sebelum mendapatkan rincian laporan yang jelas dari OPD terkait sebagai pelaksana pengguna anggaran.
“Saya tidak minta apa-apa, hanya saja yang saya inginkan laporannya jelas, jangan ada yang ditutup-tutupi. Tiba-tiba langsung menyodorkan surat tagihan untuk pembayaran pelunasan utang. Ini kan jelas tidak masuk akal,” ujarnya.
Soal terkait anggaran yang telah disahkan DPRD untuk membayar sejumlah utang proyek milik Pemkot Prabumulih, Richard mengaku jika hal tersebut sudah sia ketahui. Hanya saja dirinya tetap enggan untuk melakukan pembayaran, meskipun dana yang disiapkan telah ada.
“Kalau untuk masalah anggaran memang sudah ada laporannya. Masalah bayar membayar itu gampang, tinggal menunggu waktunya, entah akan dilakukan pembayaran mundur atau dimasa yang akan datang, yang jelas kita lihat saja nanti,” tandasnya.
Terpisah Ketua Gapensi Kota Prabumulih, Suherli Berlian mengatakan, pihaknya hanya meminta sisa tagihan yang memang haknya selaku pengusaha. Sebab, menurut dia, pihaknya telah menunjukkan loyalitas membangun daerah dengan telah menyelesaikan pekerjaan dan telah diserah terimakan kepada Pemkot Prabumulih.
“Kami sangat menyesalkan bila Pemkot Prabumulih mempersulit pencairan dana, yang memang hak kami. Apalagi statement Pjs Walikota yang seolah-olah mengabaikan pembayaran pihak ketiga. Karena dana itu kami butuhkan untuk menggaji pekerja dan membayar ke suplier-suplier kami,” tegasnya.
Pria yang akrab dipanggil Chalik menambahkan, ini masalah trust (kepercayaan) cacat nama bila utang tidak dibayar. Belum lagi apabila ada anggota yang mempunyai pinjaman di bank untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, mereka akan terbebani dengan bunga yang semakin menumpuk. “Semoga Pjs Walikota sekarang lebih bijak memahami hal ini. Apabila hal ini tidak diperhatikan, maka kami akan mengambil
(yitno)
