Kepala KSP Arahkan Mahasiswa ‘KKN’ UNAND Padang

May 4, 2018

Spread the love

Jurnalline.com, PADANG – Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, Jum’at ini (4/5/2018) di Kota Padang, hadir memberikan pembekalan dan arahan kepada Mahasiswa Universitas Andalas (UNAND) yang hendak mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) kebeberapa daerah, termasuk luar negeri. Dalam pembekalan tersebut Kepala Staf Kepresidenan juga menyampaikan pentingnya mahasiswa bersiap menghadapi gelombang Revolusi Industri 4.0, salah satunya adalah kembali ke desa.

Dihadapan mahasiswa dan mahasiswi UNAND Ia membeberkan, bahwa mahasiswa perlu kreatif untuk memanfaatkan potensi desa sehingga bisa meningkatkan nilai tambah produk. Petani di desa dengan beragam produksinya, sebenarnya berpotensi meningkatkan hasil pertaniannya jika mereka membentuk korporasi. Untuk membuka pikiran tersebut, peran mahasiswa menjadi penting. Ini lantaran mahasiswa adalah agen perubahan yang bisa membentuk pikiran.

“Dengan demikian produk petani akan meningkat valuenya baik secara ekonomi maupun sosial,” ungkap Moeldoko, yang mana dalam pembekalan tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Rektor Universitas Andalas Prof Dr. Ir Tafdil Husni, dan perwakilan walikota, bupati, korem, dan kodim.

Lebih lanjut, Moeldoko menjelaskan, dimana korporasi di desa, bisa dilakukan dengan menambah modal, teknologi, dan menjaring konsumen. Sehingga dalam hal bertanam padi, petani bukan lagi jualan gabah, tapi jualan beras. “Jika ini bisa dijalankan maka akan harga yang diterima petani akan meningkat,” imbuhnya

KKN tahun 2018 di Universitas Andalas ini diikuti oleh 4.305 orang yang akan disebar ke 169 nagari, luar daerah Sumatera Barat seperti Makassar dan negara tetangga Malaysia 17 orang, Lampung 15 orang, Vietnam 22 orang.

“Masuknya elemen civitas academica yang muda dan bersemangat untuk ikut memikirkan pemanfaatan Dana Desa, diharapkan memberikan ide dan inovasi yang berpengaruh positif pada pemanfaatan Dana Desa. Meskipun keterlibatan mahasiswa tidak menjamin penyelesaian masalah di Desa, setidaknya desa mendapatkan manfaat dari keterampilan mahasiswa. Seperti identifikasi masalah, pendataan, pemetaan, yang sudah dipelajari di kampus. Selain itu, desa pun membuka kesempatan pada mahasiswa untuk mengasah dan menguji keterampilan kerjanya dan mendapatkan pemahaman soal pemerintahan,” tandasnya.

Ia juga menekankan, bahwa terkait Dana Desa, semangat masyarakat membangun desa/nagarinya mendapat momentum lewat Program Dana Desa yang difasilitasi oleh pemerintah. Lewat program ini desa/nagari bisa melakukan inovasi mengatasi sendiri masalah yang ada di desa. Selain itu, Dana Desa telah mengubah struktur pendanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Yang tadinya lewat program kementerian dan Pemda, kini dana tersebut langsung ditransfer ke desa.

“Untuk itu, pemerintah telah memberikan pendampingan serta mekanisme musyawarah (atau Musyawarah Desa) untuk menentukan apa yang dibutuhkan warga desa. Ukuran kemanfaatannya, jika dana tersebut dipakai untuk menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi masyarakat desa yang dapat diukur secara objektif dan kuantitatif. Hanya saja perlu dipahami, jika Dana Desa tersebut tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Oleh karena itu, perlu tekad pemerintah daerah dan civitas academica untuk memperbaiki struktur sosial di desa yang mulai tergerus oleh urbanisasi, ketertinggalan pembangunan, serta penyebaran berita hoax,” pungkas Moeldoko.

Moeldoko menguatkan, bahwa selama ini, harus diakui ada banyak masyarakat tahu tentang pemerintahan, tapi jarang yang langsung bekerja di pemerintahan. Oleh karena itu, banyak yang melontarkan kritik terhadap pemerintah dengan enteng, tanpa mengetahui apa kesulitan dan hambatan yang dihadapi pemerintah, dan tanpa mengakui pemerintah serius bekerja dan ingin melihat pembangunan. Jadi, eksposur mahasiswa pada pemerintahan akan sangat berguna.

“Kantor Staf Presiden bekerja sama dengan Universitas Andalas Padang, bertekad membantu memperbaiki kualitas pembangunan desa dan membantu kampus melatih mahasiswa agar memiliki keterampilan kerja seperti identifikasi masalah, advokasi masalah, dll. Kerja sama ini terwujud, berkat kesediaan Pemda, baik provinsi dan kabupaten yang bersedia membuka pintu untuk mahasiswa-mahasiswi setempat. Untuk itu kami sampaikan terima kasih dan pesan khusus agar kerjasama Pemda dengan kampus ditingkatkan lagi,” tutupnya

(Fram/Rilis Rico)