Anggota KPK Adlinsyah,Ogan Ilir Bobrok dalam Pelaporan
Jurnalline.com,OGAN ILIR (SUMSEL) – Adlinsyah M.Nasution merupakan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI dari Divisi Koordinator Wilayah II Sumatera, melakukan kegiatan audiensi dan koordinasi terkait penanggulangan dan pencegahan korupsi dengan OPD dan anggota DPRD Ogan Ilir (OI), Rabu (11/7/2018).
Hal ini dilakukan guna mengajak peran serta para anggota DPRD untuk memaksimalkan peran anggota dewan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang kerap menyandera pejabat publik seoerti pejabat daerah, SKPD – SKPD dan lain sebagainya.
Selaku Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK, pria yang akrab disapa Coki ini menjelaskan kepada anggota dewan yang hadir, bahwa di OI sangat banyak kebobrokan dalam pelaporan – pelaporan pertanggung jawaban atas anggaran yang digunakan. Semisal di unit layanan pengadaan (ULP). Hal ini dikatakannya, sesuai atas kedatangan mereka sebelum melakukan audiensi dengan anggota DPRD OI tersebut.
“Di Ogan Ilir ini saya kaget, kok masih banyak perencanaan dan penganggarannya banyak sekali kekurangan yang terlihat. Dan ternyata lagi, ULP di OI masih ad-hock atau masih dua kaki. Kita tadi sudah menemui bupati agar tahun depan semua laporan – laporan dalam perencanaan penggunaan anggaran bisa dimaksimalkan pelaporannya,” jelas dia.
Disamping itu, lanjutnya, Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah (APIP) juga harus bekerja ekstra dan diupayakan agar tidak selalu melaporkan ke bupati saja.
“Misalkan ada tindak kriminal korupsi, harus segera ke aparat penegak hukum (APH), agar ada penanganan maksimal sehingga pelaku bisa dijerat hukum. Sebaiknya kedepan, Inspektorat harus sudah selevel sekda. Intinya agar tidak ada intervensi entah itu perasaan tidak enak atau karena rasa kekeluargaan,” ucapnya
Dikatakan Coki lagi, untuk kantor ULP OI sendiri sangat tidak layak. Menurutnya, malah pas kalau dikatakan sebagai kandang.
“Harusnya baik itu orang-orangnya yang benar-benar berkompeten di bidangnya, juga tempat atau kantor ULP juga harus layak,” terang dia.
Selain itu dirinya berharap juga kepada anggota dewan OI agar tidak menerima uang ketok palu dalam pengesahan anggaran yang diajukan oleh pihak SKPD dan lain sebagainya. Sehingga anggaran, apalagi di OI ini yang dinilai tak begitu besar, tidak semakin menipis akibat ulah oknum yang minta jatah dari pengajuan anggaran yang disampaikan.
(Sy)
