Dana Haji Pemprov Tidak Kunjung Cair, Panitia Mengaku Kesulitan Penuhi Kebutuhan CJH
Jurnalline.com, Maluku Utara – Pengelolaan keuangan diinternal pemerintah Provinsi (Pemprov) kian memprihatinkan. Betapa tidak, sampai H-1 keberangkatan kemarin, dana embarkasi yang diperuntukkan untuk transportasi pesawat serta kebutuhan akomodasi 1072 jamaah selama di Ternate dan Makassar, tidak kunjung dicairkan. Panitia haji, sampai mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan jamaah akibat ulah Pemprov.
Informasi yang diperoleh, dana embarkasi tersebut telah diusulkan sejak satu bulan sebelum keberangkatan. Namun selalu dipimpong ketika sampai di BPKPAD, dengan alasan regulasi.
Saat ini, panitia haji hanya bisa bertahan dengan dana embarkasi dari kabupaten kota.”dana emberkasi ini dibebaskan dari jama, semua ditanggung pemerintah. Untuk kabupaten kota menanggung 60 persen untuk jama setempat, sementara Provinsi 40 persen untuk seluruh jama, dimana per jama sebesar Rp6.045.904. Kabupaten kota sendiri telah disetorkan seluruhnya, hanya Provinsi saja yang tidak kunjung cair,” kata salah satu sumber terpercaya di panitia haji.
Ketidak becusan Pemprov menyediakan dana embarkasi ini bukan hanya tahun ini, musim haji 2017 juga mengalami hal yang sama.”bahkan pihak penerbangan sampai menyampaikan protes terhadap panitia,”ungkapnya
Menanggapi hal ini Sekretaris Provinsi (Sekprov) Muabdin H. Radjab, saat dikonfirmasi tampak kaget sebab dirinya mengetahui proses permintaan anggaran tidak lagi bermasalah. Bahkan, kewenanganya mendesposisi untuk segera dicairkan telah dilakukan sejak awal.”saya sudah disposisi, kalau tidak cair silahkan tanya ke pejabat teknis, kenapa tidak dicairkan. Ini soal kebutuhan jamaah yang mau diberangkatkan,”tegas sekprov dengan nada tinggi
Sementara kepala BPKPAD Ahmad Purbaja, saat dikonfirmasi mengaku dananya baru bisa diproses pencairan kemarin, itu juga belum seluruhnya hanya bisa dicairkan Rp1,5 miliar dari total Rp3,219 miliar. Purbaja mengaku, pencairan terlambat akibat pernah dilakukan pergeseran item anggaran, sehingga dirinya masi harus melihat dulu apakah sesuai peraturan atau tidak.”jangan sampai menjadi temuan, sama seperti tahun lalu,”katanya
Purbaja juga menyalahkan pihak biro Kesra yang salah membuat perencanaan, yang tidak satu kali jadi tapi ada pengajuan. Perubahan beberapa item yang digeser. Anehnya, Purbaja sendiri mengaku tidak tahu item anggaran mana yang digeser karena sampai saat ini dirinya juga belum lihat surat pengajuan pergeseran. Padahal usulan telah disampaikan sejak satu bulan lalu.”kita tidak mau jadi temuan lagi sama dengan tahun lalu senilai Rp503 miliar,” tandasnya
(YUDI)
