KPR Malut Desak Pemerintah Provinsi Stabilkan Harga Kopra
Jurnalline.com, Sofifi (Maluku Utara) –Puluhan mahasiswa Universitas Bumi Hijrah (UNIBRAH), yang tergabung dalam Komite Perjuangan Rakyat Maluku Utara menggelar aksi unjuk rasa menuntut Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil sikap atas turunnya harga kopra. Aksi dilakukan dihalaman kantor Gubernur Malut, Gusale Puncak, Sofifi, Kamis (22/11/2018).
Mahasiswa yang notabennya “anak petani kopra” ini meminta Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba dan DPRD mengambil langkah kongkrit guna menyelesaikan persoalan harga kopra yang berdampak pada perekonomian dan pendidikan.
Hal itu disampaikan salah satu orator yang diketahui bernama Abdul perwakilan dari Gamhas Unibrah, menurutnya kopra seharusnya mampu menopang perekonomian masyarakat. Pasalnya, mayoritas masyarakat memiliki tanaman kelapa yang diolah menjadi kopra.
“Kopra juga merupakan salah satu komoditas unggulan masyarakat Maluku Utara, dengan luas perkebunan kelapa 147.733 ribu hektar dengan produksi kopra pertahun sebesar 232.277 ton pertahun, ini mestinya memberikan sumbangsi bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” kata Abdul dalam orasinya
Abdul menyatakan, berdasarkan data yang mereka peroleh, angka kemiskinan mengalami peningkatan dari total jumlah penduduk Maluku Utara.
“Namun, garis kemiskinan pada Maret 2018 adalah sebesar Rp.412.266, atau naik sekitar Rp.14.900 (3,76%), dibandingkan keadaan September 2017 hanya Rp. 397.340 dari jumlah penduduk Maluku Utara 1.209.342 jiwa,”ujarnya
“Dengan bertambahnya garis kemiskinan, menunjukkan kelemahan pemerintah dalam pengelolaan ekonomi dalam bidang industri dan perdagangan. Sehingga, masyarakat kecil selalu menjadi korban terhadap permintaan pasar global untuk adanya penurunan komoditas rakyat, salah satunya kopra,” sambunya
Komite yang tergabung dari beberapa organisasi pergerakan HmI, PMII, SMI, dan GAMHAS, itu menuntut pemerintah segera mencari solusi atasi penurunan harga kopra yang kian merosot.
“Pemerintah provinsi secepatnya menaikan harga kopra, DPRD secepatnya merencanakan pembentukan Perusahaan Daerah (Perusda) tentang komoditas kelapa dalam kopra, pemerintah provinsi segera mengadakan industri kelapa dalam kopra,” kata Abdul kepada Perwakilan Gubernur Malut, Darwis Pua
Mereka (KPR) juga mengancam akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutannya tidak digubris oleh pemerintah.
“Apabila tuntutan ini tidak diakomodir, maka kami atas nama Komite Perjuangan Rakyat akan mengkonsolidasi massa sebanyak mungkin untuk memboikot seluruh aktivitas pemerintah,”pungkasnya
Sementara, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Darwis Pua, mewakili Gubernur Abdul Gani Kasuba menemui massa aksi menyampaikan permohonan maaf dari Gubernur karena tidak berada di tempat.
“Saya menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik, karena hari ini Gubernur lagi diluar kota,” kata Darwis
Meski demikian, mantan Karo Umum ini berjanji akan menyampaikan langsung tuntutan demonstran kepada Gubernur selaku pemegang kebijakan.
Darwis turut prihatin dengan anjloknya harga komoditi utama masyarakat Maluku Utara. Pasalnya, untuk memenuhi kebutuhan, baik makan maupun pendidikan, mayoritas masyarakat bergantung pada hasil pertanian, salah satunya kopra.
“Yang jelas kalau harga kopra turun, tentu berpengaruh kepada kita semua. Ade-ade yang sekolah, orangtua mereka yang pergi naik haji juga merupakan bagian dari hasil kopra,” ungkapnya
“Aspirasi hari ini saya terima. Saya tidak bisa berkomentar banyak, saya akan sampaikan kepada pak Gubernur. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat diselesaikan,” tutup Darwis
Selain itu, reporter jurnalline.com saat menemui salah satu petani kelapa, Ansar Hakim, di Desa Kaiyasa, Kamis (22/11/2018), mengaku sedih dan sangat mengharapkan bantuan pemerintah.
“Kelapa saya di dua tempat belum saya belah. Karena harga kopra sangat jatuh. Torang (kami-red) belum bisa bikin kopra sampe pemerintah stabilkan harga,” ungkap Ansar dengan penuh kesedihan
(YUDI)
