Komite IV DPD RI Gelar Seminar Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
Jurnalline.com, Tangerang – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar seminar bersama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, di Ballroom lantai M1 Hotel Novotel Tangerang, Selasa (11/12/2018).
Acara yang bertema “Sinergitas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Menuju Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Berkualitas” dihadiri
Ketua DPD Komite IV Dr.H. Ajiep Padindang, SE, MM, Wakil Ketua BPK RI Prof. Bahrullah Akbar, M.B.A, dan sebagai moderator diskusi Anggota DPD Komite IV Prof. Dr. Jhon Pieris, SH, MS serta tamu undangan lainnya utusan dari berbagai provinsi.
Ketua Komite IV DPD RI Dr. H. Ajieb Padindang mengatakan Pelaksanaan seminar ini untuk menemukan satu model pola tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Karena selama ini setiap hasil kerja dan pemeriksaannya di serahkan kepada DPR, DPD dan DPRD, untuk menindak lanjuti temuannya yang kemudian akan dilaporkan ke Kejaksaan untuk proses tindak lanjut hukum.
“Sehingga dengan adanya seminar ini bisa mendorong daerah-daerah, baik propinsi dan kabupaten/kota dapat menindak lanjuti temuannya secara cepat dan baik, karena telah memperoleh himbauan dari seminar yang digelar hari ini,” Ujarnya.
Disisi lain, DPD juga terus memfasilitasi dan menghubungkan temuan-temuan BPK di daerah dengan pimpinan pusat. Sehingga temuan tersebut bisa dikembangkan.
“Dengan inilah kita rumuskan secara berbeda dari rapat-rapat sebelumnya. Sehingga BPK yang ada di daerah bisa bekerja secara konsensional dan bisa lebih menyempurnakan kemampuannya dalam melihat dan mengecek pengelolaan keuangan di daerah masing-masing secara akuntabel dan transparan dan berkualitas, ” tukasnya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar mengatakan bahwa ada beberapa hal yang pihaknya lakukan (BPK.red), yakni melakukan pemeriksaan terhadap berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik tingkat Propinsi maupun daerah.
Untuk itu, pihaknya ia meminta agar DPD RI agar terus meningkatkan dan mendorong pemerintah daerah agar transparansi dan akuntabilitas, agar memiliki tata kelola keuangan yang baik, sehingga kinerja pemerintah daerah dalam tata pengelolaan keuangan lebih berkualitas.
“Dengan kualitas tersebut, bisa meminimalisir penyelewengan dengan adanya pengelola keuangan yang berkualitas tersebut,” ungkapnya.
Sementara sampai saat ini, kesalahan tersebut masih ada. Untuk itu kita terus mendorong agar hal ini terus dikembangkan secara signifikan.
Diwaktu bersamaan, Anggota DPD Komite IV Prof. Dr. Jhon Pieris juga mengemukakan keinginan pihaknya, agar masing-masing sekretaris ditingkat desa sampai pusat agar diisi oleh ASN (aparatur sipil negara) yang menguasai dan berjurusan dalam tata kelola keuangan.
“Karena dengan kemampuan dan skill yang sesuai dengan latar pendidikan tersebut bisa lebih rapi dalam mengelola keuangan dan aset-aset yang dimiliki pemerintah daerah setempat,” pungkasnya.
(Iwan)
