Pemprov Sulut Terima DIPA 2019, Dari Presiden RI Joko Widodo
Jurnalline.com, Sulawesi Utara – Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE, yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018) kemarin diserahkan kepada seluruh kementrian/lembaga, dan instansi vertikal pemerintah daerah.
Untuk Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (12/12/2018) pagi Gubernur Olly Dondokambey, SE akan menyerahkan secara langsung DIPA APBN 2018 bagi Pemerintah Kabupaten Kota,dan bagi TNI, Polri serta Instansi vertikal yang ada diprovinsi Sulut.
Pada Arahan Kepala Negara Jokowidodo, dihadapan para Kepala Daerah, mengingatkan APBN tahun 2019 ini memiliki semangat untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan SDM yang sehat dan mandiri.
“Volume APBN tahun 2019 ini, meningkat sebesar 13.7 persen, dari Rp 1.903 triliun menjadi Rp. 2.1065,1 triliun, sementara di sisi belanja pada Volume APBN 2019 mencapai Rp 2.461,1 triliun atau naik 11 persen dari volume belanja di tahun 2018 sebesar Rp 2.217,2 triliun. Tentunya, pemerintah harus mengalokasikan belanja tersebut dengan baik dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mempercepat pembangunan.”
Pemerintah, lanjutnya harus terus bekerja keras untuk mencapai target penerimaan tersebut baik dari sisi perpajakan maupun non perpajakan dengan tetap menjaga iklim usaha serta melanjutkan dukungan insentif untuk kegiatan usaha dan investasi.” Kata Kepala Negara
Penyerahan DIPA tahun 2019 yang diserahkan oleh kepada kementrian/lembaga sebesar Rp. 855.4 triliun dan belanja Non K/L sebesar Rp. 778.9 triliun kemudian transfer Dana ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 826.8 trilyun.
Kepada para Gubernur yang merupakan wakil dan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah, begitupun kementrian/lembaga dan pemerintah daerah harus fokus dalam Belanja APBN.
“APBN menguap sia-sia tanpa hasil yang jelas seperti belanja rutinitas, belanja birokrasi atau operasional, tapi lupa pemanfaatannya untuk rakyat. APBN harus mengacu pada Money Folow Program. Jangan hanya dipakai kanan kiri atas bawah penggunaan tidak jelas dan tidak fokus,” Jelas Kepala Negara
Ditempat yang sama dalam laporan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa belanja pemerintah dalam Tahun 2019 di fokuskan untuk mendukung pembangunan SDM, Peningkatan daya saing, Ekspor dan Investasi serta Peningkatan Value for Money.
“Penetapan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019 dipengaruhi oleh kewaspadaan atas tingginya ketidakpastian global, dengan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5.3 persen dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 15.000 per USD.” Tukas Sriwulyani
(EffendyIskandar)
