Bupati ROR Hadiri Paripurna LKPJ Minahasa 2018

March 29, 2019

Spread the love

Jurnalline.com, Sulut (Minahasa) – Rapat Paripurna DPRD Kab. Minahasa dalam Rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 Bertempat diruang Sidang DPRD Kabupàten Minahasa. Jumat,(29/03/2019) dihadiri Bupati Minahasa Ir. Royke O. Roring, M.Si, Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si, Ketua DPRD Kab. Minahasa James Rawung, SH, Wakil 1 Ketua DPRD Kab. Minahasa Ivonne Andries, SIP, Wakil Ketua II Ventje Mawuntu.

Bupati Minahasa Ir. Royke O. Roring, M.Si. dalam sambutannya berterima kasih dan mengapresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menjadwalkan rapat sehingga dapat dilaksanakan.

“Sebagai pimpinan daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, maka menjadi kewajiban saya bersama wakil bupati Robby Dondokambey, baik secara moral maupun konstitusi untuk selalu memegang amanah rakyat minahasa guna di aktualisasikan dalam pembangunan merata ađil dan Sejahterah.” Ujar ROR

Ĺanjutnyà, pertanggung jawaban ini sangat penting dalam kerangka membangun komunikasi yang sangat efektif dan konstruktif, sehingga merupakan suatu kebanggaan tersendiri semenjak dilantik menàhkodai memimpin Kab. Minahasa pada tanggal 25 September 2018 yang lalu,

“Ada banyak harapan dan dambaan masyarakat minahasa, oĺeh ķarenanya hal ini menjadi parameter bagi masyarakat dalam melakukan control social terhadap kinerja kami dalam memimpin Minahasa.”jelás ROR

Sebagai bagian dari pemerintahan yang adalah milik masyarakat (people own government) yang harus dikelola untuk kepentingam masyarakat merupakan sàtu Komitmen dan untuk memberikan nilai tambah positif (positif adding value) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga maka konsep pembangunan Minahasa adalah pembangunan yang berpusat pada masyarakat program-program pembangunan yang dilaksanakan diupayakan untuk senantiasa dapat menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Minahasa.

“Sejak awal memimpin Minahasa, kami telah meletakkan frame pembangunan melalui RPJMD 2018-2023, dimana program-program pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD tersebut,” jelasñya

Dari sisi substansi LKPJ kepala daerah menjelaskan 5(lima) hal pokok yaitu kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan di tahun 2018 merupakan starting point yang menjadi momentum awal bagi kami untuk mewujudkan visi yang di tawarkan kepada masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023.

“Syukur kepada Tuhan, karena ternyata masyarakat Minahasa dapat memberikan respons posutif dan ikut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program-program prioritas R3D, yaitu : Pemberian Santunan Duka, Pemberian Dokumen Kependudukan pada saat pencatatan sipil, BPJS Gratis bagi masyarakat miskin, pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur, sekalipun hanya sedikit karena kami bertugas hampir di penghujung Tahun 2018 semua itu telah ditingkatkan lewat program-program pro rakyat seperti Pemberia Seragam Gratis bagi Siswa Baru Kelas 1 SD den Kelas 1 SMP. BPJS Ketenagakenaan bagi seluruh Pekerja Lepas atau Kontrak dan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa, kenaikan gaji guru honorer hingga 300%, Penyelamatan Danau Tondano yang telah menjadi salah satu Denau Prioritas di Indonesia, dan telah disepakati perjanjian dengan beberapa Kementrian Republik Indonesia dalam rangka menopang semua yang dibutuhkan dalam Revitalisasi Danau Tondano khususnya berkaitan dengan kerjasama antara lembaga-lembag pemerintahan selang tahun 2018 dapat barlangsung dengan baik dan harmonis.” Urai ROR

Menambahkan khususnya hubungan kemitraan antara eksklusif dan DPRD serta seluruh FORKOPIMDA yang senantiasa terpelihara den terjaga dengan baik didasari sebagai upaya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik harus didukung dengan tersedianya aparatur pemerintah yang kapabel dan profesional.

“Dalam konteks ini, maka reformasi birokrasi menjadi suatu keharusan. Karena Itu. pemerintah kabupaten minahasa pada tahun ini akan melakukan upaya-upaya reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berlangsung disetiap Perangkat Daerah.” Imbuhnya

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah maka selang tahun 2018, pemerintah Kab. Minahasa telah melakukan langka-langka dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua elemen yang sudah memberikan dan topangan kepada RRRD dalam kemajuan dan keberhasilan di tahun 2018, baik dari anggota DPRD, Forkopimda, jajaran birokrasi, tokoh agama, tokoh masyarakat serta insan pers.

“Melalui penyampaian LKPJ kepala daerah tahun anggaran 2018 ini kiranya dapat dibahas oleh DPRD Kab. Minahasa guna memperoleh rekomendasi perbaikan bagi penyempurnaan dan perbaikan dalam proses pembangunan kedepan.” Pungkas ROR

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupàten Minahasa Jeffry Korengkeng, SH, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Minahasa Dr. Denny Mangala, M.Si, Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Minahasa Hetty Rumagit, SH, Kepala BPN Minahasa Ramilin Sinurat, SH, Anggota-anggota DPRD Kab. Minahasa, jajaran pemerintah Kab. Minahasa.

(Effendy Iskandar)