PN Tondano Tingkatkan Wilayah Zona Integritas
Jurnalline.com, Minahasa – Komitmen dan keinginan yang kuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayaan publik, Pengadilan Tondano Minahasa terus membenahi kualitas pelayanan selaras dengan wilayah bebas korupsi (WBK/WBBM) wilayah bebas bersih melayani dengan satu area peteespe.
Ketua Pengadilan Negeri Tondano ST. Iko Sudjatmiko,SH saat diwawancarai redaksi jurnalline.com diruang kerjanya, Rabu (29/08/2019) didampingi Bagian Perdata PN Tondano Frike A.Watie ,ST menyampaikan terkait dengan keterbukaan informasi publik, bersih melayani dan bebas korupsi (WBK) kepada pihak berperkara dalam hal ini PN Tondano sudah sesuai dengan SOP.
“Terkait dengan kepengurusan oleh pihak berperkara yang masuk ke PN Tondano itu suda ada esopenya kaitan dalam informasi dan keterbukaan informasi publik.” ujar Sudjatmiko
Sebelumnya dari pengakuan masyarakat yang tak mau namanya di sebut mengungkapkan bahwa dalam hal mengurus suatu perkara iya harus membayar biaya perkara sebesar Rp.5juta rupiah.
Setelah dikonfirmasi akan hal ini dijelaskan oleh Ketua PN Tondano menyampaikan berkaitan dengan biaya perkara, di luar ada informasi beredar ada pungutan kepada pihak yang memasukan biaya berperkara, dikatakannya orang yang membutuhkan pelayanan datang kepengadilan, harus sesuai dengan mekanisme yang ada.
Secara spesifik, bagi masyarakat yang ingin mengetahui prosedur pelayanan PN Tondano dibagian bagian yang suda ditentukan, “ketika masyarakat yang memasukan gugatan dibagian perdata akan ditindaklanjuti ketika ketentuan dan syarat lengkap seperti biaya panjar perkara yang ditransfer di rekening BANK.” terang Ketua Pengadilan Tondano ST. Iko Sudjatmiko,SH.
Nanti ketika pihak berperkara memasukan kelengkapan sesuai prosedur, ada yang namanya panjar biaya perkara. lebih lanjut dikatakannya seperti yang tertera di sk pn. baliho pengumuman disitu suda tercantum radius penangananmya dan sesuatu biaya yang dibebankan kepada pelapor.
“Jadi untuk memberikan pelayanan yang bersih bebas dari korupsi gratifikasi kami melarang pelapor memberikan uang ketangan oknum petugas Pengadilan.” Urai Sudjatmiko
Biaya perkara yang suda ditansfer ke bank, dan secara tegas saat ini kita tidak melakukan itu dan saat ini kami berusaha meningkatkan Zona Integritas dan kami tidak mentolelir akan hal itu.
“kami tegas kita tidak melakukan itu karena saat ini lagi di zona integritas dan tidak mentolelir itu dan jika ada akan kami tindak tegas.” Papar Ketua PN Tondano
Ditambahkan Bagian Perdata PN Tondano Frike A.Watie ,ST bahwa dalam hal pendaftaran perdata tentang gugatan setelah melapor yang suda sesuai terkait alamat tergugat setelah ditransfer dibank dibuatkan slip penyetoran ke bidang yang ada.
“Akan hal ini, untuk pengurusan pendaftaran misalnya radius tondano dengan biaya panjar perkara adalah Rp.736ribu.” imbuh Watie ini sesuai mekanisme kecuali memerlukan jasa Hakim.
Pada prinsipnya Pengadilan Tondano untuk area tertentu terbatas aksesnya dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, hal ini dimaksudkan agar wilayah bersih melayani steril dari sentuhan langsung oleh masyarakat yang berperkara,
“Setiap pelayanan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Tondano harus berpusat disatu tempat, yakni spkt dan akan dilayani sesuai dengan ketentuan yang ada.” tambah paul pane,SH.
Kami di area PN Tondano menekankan terkait dengan pungutan liar dari oknum terkait ini kami berupaya meniadakan dan berusaha bersih serta lebih ketat dalam melakukan tindakan perkara yang masuk, kami menjamin akan hal itu tidak ada di PN Tondano, namun jikalau ada masyarakat yang akan memberikan atas kerelaan dan ucapan terima kasih kami telah me yediakan kotak gratifikasi dan nantinya setelah diregister kami sumbangkan ke Panti asuhan dan anak yatim.
“Jika ini terwujud, hal ini guna peningkatan pelayanan yang ada di PN Tondano sesuai aturan yang berlaku WBM/WBBK.”pungkasnya
Penulis : EffendyIskandar
Editor : Fay
