Pemdes Harus Paham dan Ngerti Aplikasi SISKEUDES, Sofyan Antonius, Ak MM : Wujudkan Pemerintah Bersih Akuntabel
Jurnalline.com, Sulut – Aplikasi Siskeudes telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, user friendly, dan desktop application memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan yang lebih terarah.
Hal ini tentunya akan memberikan rasa nyaman bagi pengelola keuangan di desa dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Bpk. Sofyan Antonius, Ak MM dengan Didampingi Bpk Ja’far Numeri Kepala Tata usaha BPKP kepada media jurnalline.com rabu, (20/11) mengatakan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM pengelola Keuangan Desa pasca implementasi penuh Siskeudes tahun 2020 terus berupaya memberikan pengawalan dalam membantu aparatur desa.
“BPKP pusat maupun BPKP Perwakilan Sulut harus benar benar melakukan pelatihan serta pendampingan kepada teman teman Pemda, dengan membuka tiga tempat Pelatihan, ini sebagai wujud nyata BPKP pada capaian Kesejahteraan Rakyat.” tutur Sofyan
Hal ini harus berjalan sesuai dengan niatan, jangan sampai ada penyimpangan sekecil apapun, karena sebagus apapun itu akan sia sia Oleh karenanya BPKP Perwakilan Sulawesi Utara, terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah di 12 Kabupaten untuk mengawal akan perkembangan desa.
“Jangan ada lagi Kepala desa maupun Sekdes yang bersentuhan dengan hukum akibat pelanggaran. Dengan adanya pelatihan tentunya kualitas SDM akan tercapai. Tulus Jujur hal inilah yang diperlukan dalam membangun desa tercintanya sehingga jangan ada kekeliruan dan kesalahan yang terjadi di desa,” ucap Sofyan
Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.”Peran SPIP dapat Wujudkan Tata Kelola Keuangan Desa yang baik dan jadi garda terdepan.” tandasnya
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembinaan implementasinya melalui pengaturan-pengaturan yang sesuai dengan regulasi, dan terintegrasi mulai Dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, User friendly dengan asumsi kapasitas SDM Pengelola Keuangan terbatas, desktop application yang memungkinkan mekanisme pemindahan data secara offline tentunya laporan-laporan dapat dihasilkan secara cepat dan terarah
“Untuk menjawab harapan tersebut, BPKP bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dengan dukungan berbagai pihak mengembangkan sebuah aplikasi yang kemudian diberi nama Sistem Manajemen Keuangan Desa yang kemudian lebih dikenal sebagai SISKEUDES dan dikembangkan oleh BPKP dengan pendekatan pemerintah daerah, sehingga memudahkan dalam proses kompilasi laporan keuangan seluruh desa menjadi lampiran LKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” kuncinya
Penulis : EffendyIskandar
Editor : Ndre
