Walikota Jakarta Barat, Di Demo Aliansi Anak Kembangan
Jurnalline.com, Jakarta – (12/04/2019). Aksi demontrasi digelar oleh Aliansi Basis Anak Kembangan (ABANG) di depan kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat menuntut beberapa transparansi anggaran renovasi Gedung Administrasi Walikota Jakarta Barat dan Renovasi kantin, serta pemberhentian hak pekerja sepihak kepada beberapa pegawai PJLP (PAMDAL) dengan dalih kinerja buruk. Aksi tersebut dimulai sejak pukul 14:00 WIB diikuti oleh sekitar 50 orang.
Perwakilan ABANG, Misar Tagep menyebut, nasib pekerja yang telah diberhentikan dengan alasan dirumahkan tidak menemui kejelasan sampai bulan ke-3. Tagep mengindikasikan, telah terjadi nepotisme di dalam tubuh para petinggi di Kota Administrasi Jakarta Barat. “Kami meminta Walikota Administrasi Jakarta Barat agar bertanggung jawab dengan melakukan transparansi atas anggaran renovasi gedung dan kedzoliman yang telah terjadi kepada 12 pekerja PJLP/PAMDAL dengan mencopot Kabag Umum Pemko Jakarta Barat, Raden Subandi”. Tegas Tagep, yang juga koordinator lapangan.
Kepala Bagian Umum Pemkot Jakarta Barat, Raden Subandi berdalih, Pegawai sebanyak 12 orang yang dikenakan sanksi tidak diperpanjang kontraknya lantaran mereka sebelumnya sudah diberikan surat peringatan dari satu hingga tiga kali.
“Tetapi masih diulangi lagi, jadi kami ambil langkah kontraknya tidak diperpanjang kembali”. Katanya
Sementara itu, Hardi Gunawan, dalam orasinya menegaskan kepada seluruh Lurah se Jakarta Barat dan Badan Pertanahan Negara (BPN) Jakarta Barat untuk menghindari tindakan kongkalikong mengenai pembebasan jalur hijau yang timpang sebelah sehingga merugikan masyarakat sebagai pemilik tanah.
“Jangan sampai Reformasi Agraria yang dicanangkan malah mengorbankan Rakyat sebagai subjek pemilik hak tanah tersebut. Kepentingan Rakyat harus didahulukan daripada kepentingan pemodal”. Jelas Hardi.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut akhirnya diterima oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Kesbangpol Jakarta Barat, Kabag Umum Jakarta Barat, dan Kasatpol PP Jakarta Barat untuk berdiskusi di Ruang Rapat Lantai Dasar Kantor Walikota Jakarta Barat.
