Oknum Guru Cabul Gentayangan, Walikota Di desak Hadir di Barisan
Jurnalline.com, Kota Tangerang, – Kasus dugaan oknum guru cabul kembali muncul di Kota Tangerang. Setelah terjadi di SMPN 23, kini dugaan serupa kembali terjadi di SMPN 19.
Pemerhati Sosial Puji Rahman Hakim menilai kejadian berulang ini menunjukkan bahwa pengawasan sekolah tidak dijalankan dengan baik dan langkah Dinas Pendidikan belum memenuhi kebutuhan situasi.
“Terjadinya dua kasus dalam waktu berdekatan menunjukkan pengawasan tidak berjalan ketat. Ini perlu disikapi dengan langkah langsung, bukan sekadar pernyataan,” ujar Puji saat dihubungi kamis (4/12/2025).
Ia mendorong Dinas Pendidikan untuk segera melakukan evaluasi keras terhadap sistem pengawasan dan manajemen sekolah.
Menurutnya, evaluasi harus menyeluruh dan tidak boleh berhenti pada klarifikasi semata.
“Semua celah harus diperiksa ulang. Apa yang kurang, siapa yang tidak menjalankan tugas, semuanya harus jelas,” katanya.
Puji juga menilai perlu ada ketegasan dalam kebijakan struktural. “Jika dibutuhkan, mutasi kepala sekolah dan kabid terkait perlu dilakukan. Mutasi adalah bagian dari tanggung jawab manajerial agar pengawasan bisa berjalan lebih baik,” tegasnya.
Ia turut mengkritik kinerja sebagian pengawas sekolah yang dinilai tidak menjalankan tugas secara serius.
“Pengawas sekolah harus benar-benar bekerja. Jangan datang hanya untuk formalitas, duduk sebentar, ngopi lalu pulang, Sekolah membutuhkan pengawas yang aktif, bukan sekadar hadir cari uang transport,” ujarnya.
Puji juga menyoroti perlunya kepemimpinan yang lebih kuat. Ia mendorong Wali Kota Tangerang turun langsung mengendalikan situasi agar penanganan berjalan cepat dan tegas.
“Masalah yang melibatkan anak membutuhkan keputusan yang pasti. Wali Kota perlu turun tangan karena Plt Kadisdik belum menunjukkan kemampuan mengendalikan kondisi yang berkembang,” kata Puji.
Selain langkah penindakan, Puji menekankan pentingnya program preventif yang konkret dan melibatkan banyak pihak.
Ia menyebut orang tua juga harus diikutsertakan dalam pencegahan kekerasan di sekolah.
“Sekolah harus melibatkan orang tua dalam kegiatan preventif, seperti penyuluhan, forum komunikasi, dan pengawasan bersama. Keamanan anak itu tanggung jawab bersama, bukan hanya sekolah,” jelasnya.
Ia juga meminta agar pengawasan melekat diperkuat, pengawas pendidikan hadir lebih sering, setiap laporan ditangani cepat, serta pendampingan psikologis diberikan jika diperlukan.
“Prosedur penanganan harus jelas. Setiap laporan harus direspons saat itu juga,” tambahnya.
Puji menegaskan bahwa keselamatan siswa adalah prioritas utama. Menurutnya, langkah tegas, perbaikan sistem pengawasan, keterlibatan orang tua.
”Turun tangannya Wali Kota merupakan kombinasi solusi yang paling relevan untuk mengembalikan rasa aman di lingkungan sekolah dan memulihkan kepercayaan masyarakat,” tutup Puji.
Fram
