Mitra Program MBG Protes Kebijakan BGN, Soroti Insentif dan Ketidakpastian Operasional

• Tweet
• Pin It

Jurnalline.com, Minahasa – Protes para mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah pusat memuncak,

Para mitra menilai sejumlah kebijakan pemerintah berpotensi merugikan pelaksana di lapangan serta investasi lokal yang telah dikeluarkan untuk mendukung program MBG.

Beberapa persoalan yang disoroti antara lain perubahan insentif operasional dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi mulai 5 Oktober 2026, ketidakjelasan operasional sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibangun dengan modal besar, serta dugaan praktik percaloan dan pungutan oleh oknum yayasan.

 

Mitra juga mempersoalkan pemberian sanksi atau pembekuan dapur secara sepihak ketika terjadi persoalan di lapangan, termasuk kasus kesehatan, meski pelaksanaan program melibatkan berbagai pihak.

 

Menanggapi protes tersebut, BGN membuka portal pengaduan bagi mitra yang ingin mengganti yayasan yang dinilai tidak memberikan kontribusi.

 

Pemerintah juga menegaskan prinsip zero tolerance terhadap praktik pemerasan dan akan memutus kerja sama dengan yayasan maupun oknum internal yang terbukti melakukan pelanggaran.

 

Sementara itu, perubahan skema insentif menjadi sistem per porsi disebut pemerintah sebagai langkah efisiensi agar anggaran negara dapat lebih diarahkan pada penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat.

 

Kondisi di Minahasa

 

Dari penelusuran awak media di sejumlah wilayah Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Minahasa, ditemukan adanya dapur MBG yang belum dapat berjalan secara optimal akibat tuntutan perbaikan fasilitas dan sejumlah kendala lainnya.

 

Di sisi lain, terdapat pula persoalan terkait penurunan jumlah penerima manfaat. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena di sejumlah wilayah, pelayanan MBG justru mendapat apresiasi dari para siswa dan orang tua.

 

Selama pelayanan berjalan, para siswa disebut menerima manfaat dari program tersebut dan masyarakat berharap dapur MBG yang telah dibangun dapat terus memberikan pelayanan terbaik dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah.

 

Karena itu, diperlukan perhatian dan solusi bersama agar dapur-dapur MBG yang telah dibangun dengan investasi hingga miliaran rupiah tidak terbengkalai hanya karena persoalan administratif maupun teknis.

 

Investasi tersebut tentunya bukan sekadar membangun dapur, tetapi merupakan bagian dari upaya mendukung keberhasilan program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda.

 

Yang terpenting adalah bagaimana keberadaan dapur MBG mampu memberikan kualitas makanan, pelayanan, dan manfaat terbaik bagi masyarakat, khususnya para siswa, sehingga program ini benar-benar menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi menuju Generasi Emas Indonesia 2045.

 

Program MBG diharapkan tidak berhenti pada persoalan pengelolaan dan administrasi, tetapi tetap menempatkan kepentingan penerima manfaat sebagai tujuan utama.

 

Mitra membutuhkan kepastian, pemerintah membutuhkan efisiensi, dan masyarakat membutuhkan pelayanan yang berkualitas. Ketiganya harus berjalan beriringan demi keberlanjutan program MBG.

 

Laporan/Redaksi: EffendyIskandar

• Tweet
• Pin It