Richard Minta Program Skala Prioritas Masyarakat

• Tweet
• Pin It

Jurnalline.com, Prabumulih – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut inovatif, untuk menyelesaikan masalah pengangguran di kota ini. Karena, Prabumulih masih diurutan nomor dua penyumbang pengangguran di Sumatera Selatan (Sumsel).

Nah, untuk menekan angka pengangguran tersebut, Pejabat Sementara (Pjs) Walikota H Richard Cahyadi AP MSi menerangkan, kalau OPD jangan hanya mengandalkan dana yang ada di APDD untuk menjalankan programnya.

“Harus kreatif dan inovatif, mencari dan membuka peluang sumber pendanaan lainnya untuk menjalankan program. Sehingga, berdampak dramatis pada penurunan angka pengangguran di kota ini yang masih 6,78 persen,” kata Richard ketika membuka kegiatan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Aula Hotel Gran Nikita dihadapan Kepala OPD dan perangkatnya, Selasa (13/3).

Richard meminta kalau OPD jangan asal-asalan dalam menyusun program kegiatan. Susun lah program yang punya dampak signifikan menekan angka pengangguran di Bumi Seinggok Sepembuyian ini.

“Jangan berharap pada kenaikan bagi hasil minyak dan gas (lifting migas), gali potensi yang ada di kota ini. Libatkan pihak ketiga, untuk berinvestasi. OPD harus punya target angka pengangguran dari 6,78 persen, kalau bisa diturunkan menjadi 4 persen. Itu namanya baru berdampak,” ungkapnya.

Masih kata Richard, program yang disusun juga harus mengacu dan sinkron dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. “Program yang disusun harus tepat sasaran dan menyentuh masyarakat. Selain pembangunan fisik, harus diprogramkan juga pembangunan non fisik. Seperti pembangunan mental, itu penting sekali bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kota ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Elman ST MM menyebutkan, kalau pihaknya telah menyusun program pembangunan pada 2019 mendatang. Dan, ada 5 program prioritas pembangunan 2019.

“Diantaranya; peningkatan kualitas infra struktur dan pengembangan konektivitas, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi bidang perkebunan, perdagangan dan jasa, serta pengembangan ekonomi kreatif, dan lainnya. Program yang telah disusun tersebut menjadi skala prioritas bagi kita untuk dijalankan,” terangnya.

Elman menjelaskan, program yang telah disusun secara otomatis mengacu pada kebijakan program provinsi dan juga program nasional. Sehingga, bisa saling mendukung dalam sinergitas program pembangunan. “SKPD atau OPD, pada 2019 mendatang menyusun programnya disesuaikan dengan kebijakan dan prioritas program pembangunan yang telah disusun tersebut,” pungkasnya.

(yitno) 

• Tweet
• Pin It