Kapolda Sulut: Kami Tidak Tutup Tambang, Tapi Menertibkan

• Tweet
• Pin It

Sulut, Jurnalline.com – Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol. Yudo Hermanto menegaskan bahwa langkah penertiban aktivitas pertambangan bukan bertujuan menutup mata pencaharian masyarakat, melainkan untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai aturan serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

 

Menurut Yudo, selama ini masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan justru belum tentu menjadi pihak yang paling menikmati hasil kekayaan tambang.

 

“Kalau dipikir-pikir, kita tidak menutup tambang ataupun penghasilan masyarakat. Kita hanya menertibkan, karena mohon izin, yang menikmati bukan masyarakat, benar tidak? Kasihan masyarakat,” ujar Yudo saat pertemuan bersama Ormas Adat Minahasa di Tateli, Kabupaten Minahasa, Senin (2/11/2026).

 

Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dapat menimbulkan dampak serius bagi kehidupan masyarakat, terutama ketika memasuki musim penghujan.

 

Yudo mencontohkan sejumlah bencana yang terjadi di wilayah Sumatera sebagai pengingat pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan hutan.

 

“Kalau lingkungan hutan sudah tidak ada, lingkungan rusak semua, ya kita sedih. Contoh sudah banyak kejadian di Sumatera. Ini menjelang musim hujan, apakah mau seperti itu? Ya tidak, kan?” katanya.

 

Kapolda juga menyoroti aktivitas pertambangan berskala besar yang menurutnya berpotensi meninggalkan kerusakan lahan apabila tidak disertai pengelolaan dan pemulihan lingkungan.

 

Ia mengingatkan, dampak kerusakan tersebut bukan hanya dirasakan masyarakat saat ini, tetapi juga dapat menjadi persoalan bagi generasi mendatang.

 

“Kasihan masyarakat setempat, anak cucu dan lain sebagainya. Kita tidak tahu nanti hasil bekas tambang seperti apa, kalau sudah rusak dan berdebu, apalagi tidak ada hujan,” ungkapnya.

 

Ia menjelaskan, penertiban yang dilakukan pihak kepolisian merupakan bagian dari upaya mencegah dampak yang lebih luas. Terkait pertanyaan mengapa penertiban baru dilakukan sekarang, Yudo menyebut dirinya baru datang dan bertugas di Sulawesi Utara.

 

Meski demikian, ia mengatakan pihaknya akan terus melihat dan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan.

 

Yudo turut menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah membahas penyusunan aturan terkait aktivitas pertambangan rakyat.

“Jadi kita ini berpihak kepada masyarakat penambang kecil,” tegasnya.

 

Dalam keterangannya, Yudo juga menyinggung adanya enam orang yang meninggal dunia akibat insiden di aktivitas pertambangan. Peristiwa tersebut, menurutnya, menjadi salah satu alasan pentingnya penertiban agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

 

Ia membedakan masyarakat yang menambang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan pihak-pihak yang diduga memanfaatkan aktivitas pertambangan untuk mengumpulkan keuntungan dalam jumlah besar.

 

“Yang benar-benar hanya mencari tambang untuk makan, bukan yang mau cari tambang, dikumpulkan kekayaan, dibuang keluar,” ujarnya.

 

Yudo juga menyinggung hasil penanganan bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait temuan emas sekitar 16 kilogram.

 

Ia mempertanyakan siapa yang sebenarnya menikmati hasil kekayaan tambang tersebut ketika hasilnya justru dibawa keluar daerah.

 

Menurutnya, kebijakan penataan pertambangan juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan.

 

Ia menegaskan, kepedulian terhadap persoalan tambang bukan semata-mata karena dirinya bertugas di Sulawesi Utara, tetapi karena dampak kerusakan lingkungan dan persoalan kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang perlu mendapat perhatian bersama.

 

“Kita berupaya jangan sampai terjadi banjir bandang yang merugikan masyarakat. Jangan sampai pengusaha-pengusaha besar hanya mementingkan hasil yang banyak, sementara masyarakat setempat yang menanggung dampaknya,” pungkasnya.

 

(EffendyIskandar)

• Tweet
• Pin It