RS SUMBER WARAS GATE BELUM FINAL DIHENTIKAN

• Tweet
• Pin It

Jurnalline.com, Jakarta – Menanggapi maraknya pemberitaan tentang pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela waktu istirahat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI , Selasa, 14 Juni 2016 kepada pers, bahwa mengatakan tim penyidik tidak menemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung, mengatakan bahwa ada dugaan sangat kuat kasu korupsi dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, banyak melibatkan orang penting yang memiliki jabatan strategis di lembaga pemerintahan.
Lulung tidak menyebut siapa orang-orang penting yang ia maksud. Namun, menurutnya, hal itu yang menjadi penyebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tidak menetapkan satupun tersangka dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara Rp191,3 miliar.

“Inilah Indonesia, kalau ada kasus Korupsi yang di duga melibatkan orang-orang sangat penting di negeri ini, apalagi menjelang hajatan pilkada, kasus itu di hentikan, nggak jelas kelanjutan pengusutannya,” sindir H Lulung saat di temui di DPRD DKI Jakarta, pada Selasa, 14 Juni 2016.

Lulung bersyukur tidak ada satupun tersangka dalam kasus itu. Namun, rasa syukurnya itu merupakan ungkapan rasa senang karena orang penting yang memiliki jabatan strategis yang ia maksud tidak terjerat kasus.

Politikus PPP itu juga mengucapkan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pasalnya, sejak kasus ini mencuat usai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyertakan pembelian sebagian temuan, Ahok sering disebut sebagai otak di balik penyelewengan uang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2014.

“Memang sudah saya duga sejak awal akan terjadi seperti ini. Selamat deh untuk Ahok,” ujar Lulung.

Sementara itu menurut Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman menilai kesimpulan tersebut belum ‘final’ dan masih bisa berubah.

Pasalnya KPK dijadwalkan akan kembali memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencocokkan hasil temuan mereka masing-masing. Sehingga, kesimpulan hari ini, menurutnya, hanya bersifat sementara.

“Jadi gini ini kan baru hasil sementara, bahwa mereka akan mempertemukan penyidik BPK dengan penyidik KPK untuk mengkosolidasikan hasil temuan, jadi (keputusan) ini bisa berubah,” kata Prabowo saat di temui di ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/6).

Kendati demikian, politisi Gerindra ini menghormati keputusan KPK. Pihak DPRD DKI akan terus mendorong agar konsolidasi itu dilakukan. Pasalnya, menurut DPRD, pembelian lahan itu terbukti merugikan keuangan negara hingga Rp 191 miliar.

“Tapi ya, kita hormati lah pernyataan Ketua KPK tersebut, pernyataan itu belum sebuah keputusan KPK lho, namun yang menjadi catatan harus ada konsolidasi dengan BPK supaya tidak ada dusta diantara kita karena ini kan menyangkut kerugian negara,” tegas Prabowo Sunirman kader Partai Gerindra DKI Jakarta kepada pers.

Hal senada juga dikatakan oleh Amir Hamzah penggiat pengamat kebijakan public kepada pers, saat di temui di loby Gedung DPRD DKI Jakarta, ia mengatakan bahwa pernyataan ketua KPK Agus Rahardjo itu sudah masuk ranah politik, seharusnya dia tidak terburu-buru membuat pernyataan itu sebelum ada validitas fakta-fakta hukum hasil investigasi BPK RI, ”Mengenai Kasus Pembelian Lahan RS Sumber Waras, KPK belum bertemu kembali dengan BPK RI, kenapa Ketua KPK bikin pernyataan seperti itu, jelas ini saya menduga ada politisasi kasus Sumber Waras,” tandas Amir Hamzah yang juga pelapor Kasus Pembeliaan Lahan RS Sumber Waras kepada KPK, tahun lalu, Ia juga menduga bahwa kasus tersebut ada intervensi kekuasaan agar pengusutannya di hentikan.

(IDG/Red)

• Tweet
• Pin It