NKRI DI UJI KEDAULATANNYA??
Jurnalline.com, JAKARTA – Di tahun 2016 mulai tampak kegagalan program-program pembangunan proyek infrastruktur Joko Widodo, di mana. yang seharusnya sudah clear dengan masalah pendanaan, ternyata justru makin tidak jelas dana yang tersedia untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur, ancaman kegagalan proyek pembangunan Pembangkit Listrik 35 Megawatt yang dicanangkan Joko Widodo, belum ada tanda-tanda aktivitasnya, begitu juga adanya kesulitan dalam pendanaan.
Begitu defisit anggaran semakin besar akibat target penerimaan pajak tahun 2016 yang sudah dikoreksi menjadi Rp 1.137 triliun dari sebelumnya Rp 1.355 triliun, dan baru tercapai Rp 956 triliun, sehingga masih minus Rp 172 triliun hingga saat ini dan program tax amnesty yang jadi andalan juga. belum terlihat hasil untuk mengatasi defisit anggaran yang membengkak hingga 2.7 persen dari PDB dari target 2.35 persen di tahun 2016,demikian dikatakan Fery Yuliantono kepada pers, di Jakarta, minggu, 11/12/2016,
UU Tax Amnesty, lanjut dia, yang diharapkan bisa menjadi sweetener bagi ketertarikan untuk program pulang kampung dana dana milik WNI ke Indonesia justru belum bisa diharapkan banyak, malah lebih dijadikan sebagai alat untuk melegalkan uang panas milik WNI di luar negeri dan dalam negeri ,dan setelah bersih uang tersebut kembali ke habitatnya .
Begitu juga program repatriasi modal ke Indonesia justru makin menyebabkan devisa negara keluar dan yang didapat hanya kertas kertas saham bukan dana yang likuiditas ,sebab banyak WNI yang punya kekayaan di Luar negeri dalam bentuk perusahaan offshore di negara haven tax yang memiliki saham mayoritas dan saham pengendali pada perusahaan.
“Perusahaan di Indonesia justru melepaskan sahamnya dengan hanya membayar pajak penjualan sebesar 2%dengan menggunakan fasilitas tax Amnesty tetapi tetap bisa mengendalikan perusahaan tersebut karena juga memiliki saham mayoritas perusahaan tersebut,” tegas dia.
Contoh penjualan saham- saham BCA oleh pemegang saham kendali yang dimiliki perusahaan yang berbadan hukum di negara Mauritius yaitu Farindo yang juga memiliki saham mayoritas di BCA.
“Akhirnya BCA Indonesia membeli dengan melepaskan sebanyak 116,3 juta lot saham BCA ditransaksikan di pasar negosiasi. lewat transaksi tutup sendiri, saham bank swasta terbesar di Indonesia ini dihargai Rp 15.224 per saham atau senilai total Rp 177 triliun. Berlaku sebagai broker jual dan beli saham BCA tersebut adalah BCA Securities,” tambah dia.
Apalagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini lebih banyak ditopang oleh ketergantungan komsumsi masyarakat serta eksport ke Tiongkok, sedangkan pertumbuhan ekonomi negeri tirai bambu itu sendiri saat ini diperkirakan akan turun menjadi 5% – 6 %, jelas semakin berpengaruh negatif terhadap ekspor komoditas Indonesia ke Tiongkok,” ujar dia.
Begitu juga sudah dipastikan FED dalam akhir tahun 2016 ini akan menaikan suku bunganya,”Ini berdampak pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang pulang kampung ke pemiliknya,” ulas dia.
Langkah pemerintah Indonesia untuk menjadikan Yuan Tiongkok menjadi alat transaksi perdagangan antara Indonesia tidak akan banyak membantu ,sebab hutang- hutang luar negeri baik oleh swasta dan pemerintah dalam mata uang dolar AS.
“Justru hasil devisa eksport Indonesia ke Tiongkok dalam bentuk mata Yuan jika digunakan untuk bayar utang luar negeri harus dikonversi ke dollr AS dan justru berakibat debitur indonesia menanggung selisih kurs antara yuan dan dolar AS yang tidak sedikit,” tambah dia.
Jika tidak ada sebuah strategi jitu yang dilakukan oleh Tim Ekonomi Joko Widodo, maka sangat dimungkinkan kurs dolar AS terhadap rupiah akan tembus Ro 15 ribu rupiah/ dolar AS.
Sebaiknya Sekali pun Yuan Tiongkok sudah menjadi mata uang untuk transaksi internasional belum bisa memberikan dampak positif pada penurunan hutang LN Indonesia dalam bentuk dolar AS.
“Nah ancaman yang akan terjadi jika semua transaksi perdagangan dengan Tiongkok mengunakan Yuan Tiongkok maka Indonesia akan seperti Zimbabwe yang saat ini mata uang Yuan sudah menjadi mata uang resmi Zimbabwe,” tutur dia.
“Mudah- mudahan krisis ekonomi tidak terjadi di tahun 2017 karena jika terjadi. Apalagi situasi politik nasional terkait Ahok Dan penangkapan aktivis prodemokrasi masih akan menjadi bara api yang menyebabkan investor dan dana repatriasi enggan untuk masuk ke Indonesia,” pungkas dia.
Hal senada disampaikan oleh Sutrisno Ketua Forum Kebangsaan, saat ditemui di tempat terpisah, Minggu, 11/12/2016, ia mengatakan bahwa Pak Jokowi mengatakan pembangunan tidak bisa dibiayai oleh APBN kemampuannya pemerintah hanya 30% yg 70% diserahkan kepada Swasta ini”ini sangat membahayakan Negara. lalu dimana Trisakti dan Nawacita?”tandasnya. Kondisi ini, imbuhnya, sangat membahayakan kedaulatan bangsa Indonesia,”saat ini NKRI Diuji kedaulatannya “pungkasnya.
(IDG)
