Pemerintah Indonesia Mengharapkan Keterlibatan Investor Untuk Membangun Infrastruktur Gas dan LNG

July 13, 2017

Spread the love

Jurnalline.com, JAKARTA – Indonesia sedang menghadapi kenaikan permintaan pasar gas di dalam negeri untuk kebutuhan sektor industri dan kelistrikan. Pada masa lalu, Indonesia lebih banyak mengekspor LNG ke pasar luar negeri. Namun, sejak tahun 2011, penggunaan LNG untuk pasar dalam negeri Indonesia melampaui volume gas alam cair yang diekspor ke luar negeri.

Dengan harapan akan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, IGN Wiratmadja Puja, mengatakan bahwa kebutuhan akan gas di dalam negeri akan terus meningkat dan pada tahun 2035 suplai gas dari dalam negeri akan sepenuhnya memenuhi kebutuhan tersebut. “Oleh karena itu, kita perlu membangun lebih banyak infrastruktur untuk mendukung kebutuhan yang meningkat ini,’ kata IGN Wiratmaja pada upacara pembukaan Gas Indonesia Summit and Exhibition (GIS) 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu, 12 Juli 2017.

Menurut Kementerian Industri RI, gas alam merupakan salah satu sumber energi dan bahan baku bagi industri manufaktur dengan kebutuhan yang mencapai lebih dari 2280 mmscfd. Saat ini, kebutuhan gas dalam negeri didominasi oleh sektor kelistrikan. “PLN (BUMN kelistrikan) memerlukan gas dalam volume besar terutama untuk mendukung seluruh pembangkit listrik yang berkekuatan 35.000 MW. Kami juga menjadikan hal itu sebagai prioritas karena menyangkut hajat hidup masyarakat,” kata Wiratmaja. Di masa depan, akan lebih banyak industri yang menggunakan LNG seperti industri petrokimia.

Dengan meningkatnya kebutuhan gas di pasar domestik, Indonesia memerlukan infrastruktur terutama untuk mendistribusikan LNG ke seluruh pelosok negeri. Pemerintah RI juga bermaksud meningkatkan prioritas dalam membangun infrastruktur di kawasan timur Indonesia dengan mengembangkan pipa gas virtual untuk mendistribusikan gas dari dan ke wilayah terpencil. Untuk membangun infrastruktur tersebut, pemerintah memerlukan dana tak kurang dari US$48 miliar yang diharapkan datang dari investor dalam dan terutama luar negeri.

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur industri LNG, pemerintah telah meluncurkan sejumlah refomasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan cadangan migas, membuat iklim investasi yang kondusif, dan memberikan kepastian usaha di sektor hulu dan hilir migas. Misalnya, regulasi di bidang cost recovery dan pajak penerimaan untuk usaha migas. Sementara itu, Kementerian Keuangan memberikan insentif dalam perpajakan dan penerimaan nonpajak berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, GIS 2017 memainkan peranan penting untuk menyediakan platform bagi investor berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur gas dan LNG di Indonesia.

“Kami berharap konperensi ini dapat memberikan jawaban untuk empat isu penting: mempercepat pembangunan infrastruktur, menciptakan kebijakan dan sinergi antar para pemangku kepentingan, menentukan kebijakan harga gas, dan menciptakan model manajemen industri gas yang mendukung ekosistem,” kata Danny Prasetya, Direktur Komersial PT Perusahaan Gas Negara pada Plenary Session hari pertama of GIS 2017.

Gerard Leeuwenburgh, VP Asia dmg events, penyelenggara GIS 2017 pada upacara pembukaan mengatakan dirinya berharap para peserta konperensi dapat menggunakan forum ini untuk kepentingan pembangunan infrastruktur industri gas di Indonesia.

Gas Indonesia Summit & Exhibition masih berlangsung hingga Jumat 14 Juli 2017 di Jakarta Convention Center. Senayan, Jakarta. Silahkan mendaftar di lokasi acara untuk dapat mengunjungi pameran GIS 2017 ini. Untuk informasi tentang Gas Indonesia Summit & Exhibition (GIS) 2017, silahkan kunjungi www.gasindosummit.com.

(J.A / Fitri F. / GIS)