Tangani PMKS dari Daerah, DKI Jalin Kerjasama dengan Dinsos Daerah
Jurnalline.com, Jakarta – Menangani warga binaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang banyak berasal dari daerah, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi di daerah yang ada di Jawa, Bali, Lampung, dan Nusa Tenggara.
Pertemuan itu dilakukan dengan 10 Kepala Dinas Sosial Provinsi yang menjadi Mitra Praja Utama (MPU) dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
“Ibukota punya daya tarik sendiri. Kota-kota akan jadi magnet para pendatang untuk ke Jakarta. Menurut riset, 75 persen masyarakat tinggal di perkotaan. Perekonomian akan didorong ke kota. Semua dari penjuru daerah datang ke Jakarta,” kata Sandiaga saat memberikan sambutan pada pertemuan tersebut di Hotel Best Western Plus Kemayoran Hotel, Jakarta Pusat pada Selasa malam (24/7).
Menurutnya, hidup di Jakarta itu butuh ketangguhan, keahlian khusus, dan kesungguhan, agar bisa eksis. Paling tidak butuh tiga modal untuk hidup di Jakarta. Materi, keterampilan, dan tempat tinggal. Tanpa itu akan sulit berhasil hidup di Jakarta. Maka di tengah-tengah ada warga yang kesulitan itu, pemerintah harus bantu.
Sandi juga mengatakan, harus ada terobosan dalam membantu warga yang kesulitan itu dengan cara duduk bersama mencari solusi. Karena orang-orang yang termajinalkan itu jangan sampai ada yg tertinggal. Negara harus hadir. Program-program yang dilakukan harus tepat sasaran dan tepat manfaat.
“Tidak boleh kerja sendiri-sendiri, tidak ada ego sektoral. Kita coba berikan mereka itu untuk mendapatkan kesempatan, kasih mereka peluang. Mereka membutuhkan kesempatan, jika kesempatan itu mereka dapatkan, mereka bisa lebih sejahtera,” ungkap Sandiaga.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah menyampaikan, pertemuan ini bertujuan untuk memberikan layanan terintegrasi dengan daerah terkait penanganan PMKS.
“Kita juga di sini untuk menyamakan persepsi dalam penanganan dan upaya bersama terhadap permasalahan sosial. Dapat terjalinnya kerjasama, koordinasi, konsultasi, dan monitoring,” kata Irmansyah.
Pihaknya berharap, dalam upaya penanganan PMKS ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Agar warga daerah semakin sejahtera dan tidak perlu berbondong-bondong datang ke Jakarta tanpa memiliki modal utama. Sehingga berpotensi menjadi PMKS di jalanan Jakarta.
(Yati)
