DPRD Sumsel Gelar Sidang Paripurna Ke XIV di Ruang Rapat DPRD Sumsel
Jurnalline.com, Palembang (Sumsel) – Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya menghadiri rapat Paripurna ke XIV DPRD Sumsel di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Sumsel, Palembang, Senin (20/7).
Rapat paripurna tersebut beragendakan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019.
Dimana dalam rapat tersebut, sejumlah gagasan, tanggapan, masukan, maupun himbauan disampaikan fraksi DPRD Sumsel.
“Inilah fungsinya DPRD. Mereka melakukan penilaian, masukan dan saran terhadap raperda tersebut. Masukan, himbauan dan pertanyaan yang diberikan tentu untuk kebaikan bersama agar jalannya roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya,” Ucap Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya”.
Diketahui dalam rapat paripurna tersebut, sejumlah tanggapan, himbauan dan saran terkait jawaban Gubernur Sumsel pemandangan umum fraksi DPRD Sumsel pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Sumsel tahun 2019 kembali disampaikan 9 fraksi DPRD Sumsel beberapa waktu yang lalu.
Seperti fraksi partai Golkar yang salah satunya meminta agar Pemprov Sumsel terus meningkat program sekolah gratis yang saat ini memang telah berjalan di Sumsel. Sementara fraksi PDI Perjuangan memberikan evaluasi agar Pemprov Sumsel segera melakukan seleksi sedikitnya 15 jabatan di setiap OPD yang masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT). Hal itu dilakukan guna memaksimalkan kinerja OPD yang ada di Sumsel “Pungkasnya”.
Tidak hanya itu, mereka juga mendorong Pemprov Sumsel menambah guru SMA dan SMK yang menurutnya kekurangan sedikitnya 6000 guru. Termasuk juga melakukan perbaikan untuk sekolah – sekolah yang tak layak lagi.
Selain itu, fraksi PDI Perjuangan juga meminta untuk menambahkan perpustakaan atau pojok baca untuk masyarakat guna meningkatkan kembali minat baca masyarakat itu sendiri.
Sementara fraksi Hanura-Perindo mendorong Pemerintah daerah di Sumsel dan DPRD meningkatkan sinergi agar jalannya roda pemerintah semakin baik. Sebab menurut fraksi Hanura-Perindo, kegagalan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat juga merupakan kegagalan DPRD “Tutupnya”.
Penulis : Dian
Editor : Ndre
