Fraksi PKS Meminta Pemerintah Daerah Aktif Mengawal Percepatan Reporma Agraria Di Kabupaten Lamsel
Jurnalline.com, Lampung Selatan – Fraksi PKS DPRD lampung selatan berikan saran terhadap Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA-PPAS) APBD Lamsel Tahun Anggaran 2022 di ruang sidang DPRD setempat, jum’at (5/11/2021).
Mewakili Fraksi PKS, Andi Priyanto menyampaikan beberapa hal antar lain tema pembangunan yakni peningkatan kualitas infrastuktur pengembangan potensi wilayah dan peningkatan kualitas sdm harua berdasar prioritas pembangunan permasalahan serta isu daerah serta singkronisasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. “Salah satu yang belum optimal adalah singronisasi program pemerintah daerah dan pusat terkait isu pertanahan dimana masih ada desa definitif dilampung selatan yang masih berstatus tanah register,”ujarnya.
Masyarakat saat ini lanjut Andi apriyanto, berjuang sendiri menuntut haknya. Contohnya masyarakat register 1 way pisang yang sampai saat ini masih aktif bergerak sendiri menuntut penghakan atas tanah mereka. Sehingga saat ini pemerintah telah menetapkan sebagai lokasi prioritas reoorma agraria tahun 2021. Untuk itu, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah aktif mengawal percepatan reporma agraria di Kabupaten Lamsel.
Kedua, Fraksi PKS mencermati isu daerah harus dioptimalkan kegiatan dan anggarannya yakni dibidang infrastuktur dimana masih banyak infrastruktur yang rusak, rendahnya peesentasi desa yang terhubung dengan kecamatan dan masih banyak rumah tidak layak huni di lamsel.
Kemudian, di bidang ekonomi kerakyatan dimana 5 tahun terahir dimana struktur perekonomian masih di dominasi oleh sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Maka back up anggaran untuk kegiatan ini harus dioptimalkan.
Selanjutnya bidang sosial, kaitanya dengan masih tinggi angka kemiskinan sebesar 14,08 persen, masih ada 8 desa di lamsel berstatus desa tertinggal dan tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi yakni sebesar 5,19 persen.
harus menjadi perhatian juga yakni di bidang pariwisata dimana dalam waktu dekat kemarin berkaitan dengan peletakan batu pertama pembangunan hardbour city. Kaitanya juga dengan telah aktifnya jalan tol bakauheni-palembang, maka sektor pariwisata dan industri harus mendapat perhatian optimal ditahun 2022 nanti.
Ketiga, Fraksi PKS mencermati pendapatan asli daerah di APBD tahun 2022 yang masih biasa dan stagnan (dalam keadaan berhenti) jika dibandingkan pad tahun 2021 yakni sebesar 307 milyar lebih. Hal ini menunjukan bahwa kreatifitas dan inovasi serta kinerja masih perlu di optimalkan. Fraksi PKS juga mencermati kehilangnya PAD dari sektor IMB (Ijin mendirikan bangunan) kerana telah resmi dicabut dan di ganti dengan ijin mendirikan gedung (IMG).
Catatan ke empat, yakni terkait proyeksi turunnya belanja modal tahun anggaran 2022 sebesar 56,7 milyar turun 20,56 persen. Sehingga harus di cermati dan cari solusi dikarekan program dan kegiatan yang menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat sebagian terlihat pada belanja modal.
Kelima, terkait rencana kenaikan belanja tidak terduga dalam KUA-PPAS Tahun 2022 sebesar 10 persen. Sesuai amanat mendagri nomor 910/4530SD, Fraksi PKS mengingatakan bahwa kriteria keadaan darurat dan mendesak harus masuk dalam perda APBD tahun 2022. “Dengan mengucap bismillahirohma nirrohim, Fraksi PKS siap membahas di tingkat selanjutnya,”Pungkasnya
Penulis : Rudi
Editor : Ndre
