Pastikan BLT BBM Tepat Sasaran, Pj Gubernur Banten : Akurasi Data Dilakukan Secara Menyeluruh
Jurnalline.com, Serang (Banten) – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait pendataan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Provinsi Banten Tahun 2022. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan data penerima yang akurat sehingga bantuan tersebut tepat sasaran.
“Kita koordinasikan dengan Kabupaten/Kota khususnya basis data. Apabila memang ada data yang harus kita perbaiki, maka kita akan perbaiki. Dan ini (penyaluran BLT BBM) merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi hadir, kita bersama dalam berbagai hal mengisi pembangunan di Provinsi Banten,” ungkap Al Muktabar seusai menyalurkan BLT BBM Provinsi Banten Tahun 2022 di Samsat Serpong, Kota Tangerang Selatan, Rabu (21/9/2022).
Menurutnya, penyaluran BLT BBM tersebut merupakan tali asih bersama antara masyarakat dan Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Mudah-mudahan bermanfaat dan mengurangi beban dari dampak penyesuaian tarif serta pengalihan subsidi,” katanya.
Pada kesempatan itu, Al Muktabar juga mengajak semua masyarakat untuk bersama-sama dan berpartisipasi dalam rangka pemulihan ekonomi, sehingga dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Banten.
“Pertumbuhan ekonomi kita menunjukkan tren makin membaik, dan itu penting. Kita maknai sebagai jalan kedepan untuk kita dapat bersama-sama mengisi semua agenda untuk kita menggiatkan pembangunan daerah,” jelasnya.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana melaporkan Pemprov Banten mengalokasikan anggaran kurang lebih sebesar Rp 45 miliar lebih untuk 75.613 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Provinsi Banten tahun 2022, dan untuk Kota Tangerang Selatan sendiri 4.061 KPM.
Sebuah inisiasi dan komitmen yang mulia namun taktis dan responsif dari pak PJ. Gubernur,”karena Banten secara nasional merupakan Provinsi pertama yang menyalurkan BLT BBM namun dibiayai APBD”, ujarnya. Hingga penanganan dampak BBM akan lebih akseleratif dan sinergis karena disaat yg sama Pemerintah Pusat menyalurkan bantuan BBM dari APBN.
Untuk besaran BLT BBM yang akan diberikan sebesar Rp 150.000/bulan/KPM selama empat bulan, sehingga total bantuan mencapai Rp 600.000/KPM untuk periode bulan September hingga Desember 2022.
“Data yang kita pakai dari teman-teman Dinsos Kota Tangerang Selatan memakai data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), karena masih banyak yang belum mendapatkan bantuan. Sebelum disalurkan tentunya terlebih dahulu kami verifikasi secara administratif antara lain bahwa penerima bantuan ini belum mendapatkan bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun yang lainnya, itu kita lakukan sebagai komitmen bersama antara Prov dengan Kab/Kota untuk menjaga Reliabilitas serta akuntabilitas data penerima manfaat BLT BBM, jelasnya.
Ditempat yang sama, Solihin salah satu KPM asal Kecamatan Serpong yang sehari-harinya bekerja sebagai petugas kebersihan di salah satu pasar yang berada di Kota Tangerang Selatan merasa terbantu dengan adanya BLT BBM tersebut.
“Dengan adanya bantuan ini sangat terbantu sekali dengan ekonomi yang saat ini kurang baik bagi saya, dan Sya pun tidak masuk dalam data penerima bantuan yang dari Kantor Pos (BLT BBM- APBN). Alhamdulillah dengan bantuan ini sangat berarti. Cukup tidaknya uang sebesar ini tentu sangat relatif, namun yg penting adalah Pemprov Bangen telah hadir dalam menghadapi masa sulit ini bersama rakyatnya. Terimakasih Pemprov Banten”, katanya.
Penyaluran BLT BBM Provinsi Banten wilayah Kota Tangerang Selatan dilakukan secara simbolis dengan penyerahan kepada 100 KPM dan selanjutnya secara bertahap kepada 4.061 KPM. Penyaluran bantuan tersebut langsung menggunakan rekening penerima melalui bank Bank Banten.
Turut hadir Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Fram
Sumber : Biro Adpim
