Wabup RD Hadiri Pembekalan Kepemimpinan Dalam Negeri
Jurnalline.com, Sulawesi Utara (Minahasa) – Bupati Minahasa Ir Royke Oktavian Roring, M.Si, yang diwakili Oleh Wakil Bupati Robby Dondokambey, S.Si, Mengikuti kegiatan Penyelenggaraan pembekalan kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, yang dilaksanakan di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri), Senin (26/11/2018).
Dengan tema kegiatan Pembekalan tahun 2018 adalah “Melalui Pembekalan Kita Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya”.
Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman bersama terkait tugas dan fungsi Kementerian dalam negeri (Mendagri), serta membangun hubungan tata kelola kelola Pemerintahan Daerah maupun Pemerintah Pusat.
Kegiatan yang diawali aporan oleh Kepala BPSDM Kemendagri Republik Indoneaia Drs. Teguh Setyabudi, M.Pd, dihadiri dan dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, SH, di hadiri segenap Pejabat Eselon I dan II lingkup Kemendagri.
Secara Garis besar pada kegiatan ini bagi kepala kepala daerah serta point Penting kegiatan ini, diantarnya Pentingnya Sinergitas bagi Ketua DPRD dengan Bupati/Walikota Di Indonesia agar pelaksanaan pembangunan sinkronisasi dengan program Pemerintah Pusat dan maupun Pemerintah Daerah,
Keikutsertaan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memenuhi kegiatan Kementerian terjadwal supaya dapat di atur dengan baik, kemudian Posisi dari para Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, di perlukan membangun Komunikasi sinergitas dengan Forkopimda, Tokoh Tokoh masyarakat dan Agama,
Sementara itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat terkait Janji janji disaat kampanye, serta harus segera merealisasikan program tersebut dalam pelaksanaan Visi, Misi maupun Program Daerah,
“Diperlukan Perhatikan Pemerintah pada keberadaan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada di daerah kabupaten/kota sehingga Masaalah ketimpangan Sosial yang terjadi di tengah maayarakat agar mendapat perhatian dan harus perlu di antisipasi bersama, (jalan keluar) terkait masalah yang terjadi sehingga pemerintahan berjalan Adil dan Bermanfaat sepenuhnya kepada masyarakat.” Ujarnya
Selanjutnya terkait dengan ancaman dan tantangan mendasar yang harus di waspadai bersama kepala daerah agar selalu waspada Ancaman terorisme dan radikalisme, Bahaya laten Narkoba.
Paling utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adalah memantau Area rawan korupsi yang setiap waktu dapat terjadi penyalagunaan keuangan daerah diantaranya perencanaan anggaran, dana hibah, dana bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang/jasa, serta jual beli jabatan.
“Terkait dengan pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi/Pelaksanaan Pilpres dan Legislatif, sejogyanya kepala daerah harus wajib mensukseskan partisipasi masyarakat dalam hal lawan politik uang, serta pelaksanaan kampanye damai, aman dan santun.” Jelas Mendagri Tjahjo Kumolo
“Kesuksesan Daerah bukan hanya diukur dengan selembar kertas dari BPK, tetapi Bagaimana Meningkatkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat”. Ucap Tjahjo Kumolo
Lebih jauh ditekankan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jelang Pemilu2019 untuk dan wajib Cuti Kampanye bila akan mengikuti Kampanye.
Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan pembekalan kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) Turut dihadiri para Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se- Indonesia, Angkatan II Tahun 2018, Dilaksanakan mulai 25 hingga 28 November 2018.
(EffendyIskandar)
