Kemendagri Siap Bantu Seputar Skandal UPS

Kemendagri Siap Bantu Seputar Skandal UPS
Spread the love

Jurnalline.com, JAKARTA – Skandal ‎proyek pengadaan uninterruptible power supel (UPS) pada APBD-P DKI 2014 terus bergulir. Salah satu pihak yang memiliki informasi penting soal kasus tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bahkan, Kemendagri menyatakan kesiapannya jika sewaktu-waktu diminta untuk memberi data dan keterangan di sidang tindak pidana korupsi (Tipikor), jika memang dibutuhkan.

“Iya bisa saja pengadilan memanggil. Tentu Kemendagri siap,” kata Kapuspen Kemendagri Dodi Riatmadji, di Jakarta, Sabtu (30/1/2016).

Meski begitu, Dodi mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu isi dari evaluasi APBD-P DKI 2014. Menurutnya, pihak yang seharusnya memiliki banyak informasi adalah Pemprov DKI sendiri.

“Tanyakan juga ke Bappeda. Kalau banyak yang minim bicara,” katanya.

Dodi menjelaskan, tim evaluasi tentu menjalankan tugas sesuai aturan. Sebab, dokumen hasil evaluasi sudah pasti diarsipkan.

Dia mengaku tak mau berandai-andai. Karena, kata Dodi, hanya pengadilan lah yang berhak membuktikan kebenaran dalam setiap kasus. “Jika dibutuhkan tentu dokumen akan diberikan,” tegas dia.

Berdasarkan data yang diperoleh Jurnalline.com dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat, pengadaan UPS pada APBD-P DKI 2014 seperti hasil barter dengan beberapa program unggulan DKI.

BPK menyebut, munculnya proyek UPS atas hasil negosiasi anggaran sebesar Rp 1,6 triliun antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI.

Proyek-proyek yang direncanakan yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), pembelian lahan Sumber Waras, dan pengadaan UPS dengan pokok-pokok pikirian (Pokir) DPRD.

Menurut sumber di internal BPK, ada oknum DPRD DKI yang mengancam akan mematikan anggaran KJP dan KJS, jika anggaran UPS tidak dimasukan.

“Ini yang terjadi sebenarnya,” ujarnya sambil mewanti-wanti agar namanya dirahasikan.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana kembali mengatakan tidak tahu bahwa DPRD pernah berupaya mematikan anggaran program KJP dan KJS.

“Tapi, kalau dari pada hasil pemeriksaan saya oleh BPK. Saat APBD Perubahan dievaluasi, memang ada itu,” kata Haji Lulung panggilan akrabnya.

{Zeet/Jon/ts/Red}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *