Pemprov Minta PT NHM Jangan Persulit Tuntutan Warga Lingkar Tambang
Jurnalline.com, Sofifi (Maluku Utara) – Upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) menuntaskan persoalan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dengan warga lingkar tambang masih terus dilakukan.
Meskipun sudah ada kesepakatan antara Gubernur, Bupati Halut, dan PT NHM, namun aksi unjuk rasa masih terus dilakukan. Pasalnya, tuntutan Forum Kesatuan Aksi Kepala Desa Lingkar Tambang (KAKDLT) kabupaten Halut untuk mencairkan CSR dalam bentuk dana langsung tidak terealisasi.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekretaris Daerah Bambang Hermawan meminta PT NHM agar segera merealisasikan tuntutan masyarakat.”Harusnya semua anggaran dimasukan dalam APBDes kita tidak bisa hindari itu. Kita minta kepada NHM untuk tidak mengulur-ulur, jikalau bisa satu hari mengapa harus dua hari. Itu yang kita sampaikan kepada NHM,”Kata Bambang di Sofifi, Senin (1/7/2019).
Dalam waktu dekat, kata Bambang, akan dilakukan pertemuan dengan PT NHM agar ada perlakuan sensitive, artinya jangan menggagap ini sesuatu hal yang biasa kemudian harus diverivikasi menerima ini dan lain-lain.
“kita anggap harus dimudahkan dan dipercepat , ini bukan permohonan bantuan tapi ini kewajiban,”ujarnya
Meski begitu, Bambang menegaskan penyaluran dana untuk pembangunan desa-desa lingkar tambang itu harus melalui rekening dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jika tidak akan menyalahi aturan.
Bambang menjelaskan, keuntungan dari transfer lewat APBDes pengeluarannya harus melalui APBDes, ada persetujuan dan pengendalian oleh pemerintah kabupaten kota dan kepolisian. Sehingga ada rasa ada kehati-hatian untuk mengelolah anggaran itu, dan sesuai ketentuan semua pendapatan yang berkaitan dengan desa harus dicatat dalam APBDes.
“Jika diberikan langsung rawan penyimpangan dan itu juga beresiko masayarakat secara umum,”tutup Bambang
Penulis : Randi Ridwan
Editor : Fay
